JURNALMALUKU-Tidak mengindahkan surat undangan DPRD Provinsi Maluku yang ke dua (2) kali sebagai mitra kerja. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Haulussy Ambon, Dr. Nazarudin segera dipanggil paksa.
Rapat yang diagendakan membahas terkait persoalan menejemen di RSUD dr. M. Haulussy, dan pembayaran jasa medis tahun 2021 ini, tidak dihiraukan Direktur dengan berbagai alasan.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Rofik Afifudin kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (11/10/2022).
“Terkait dengan persoalan di RSUD Dr. Haulusi secara prinsip saya tetap dengan prinsip saya selaku Anggota DPRD, saya tetap dengan prinsip saya di Komisi IV bahwa keputusan bersama di rapat antara Komisi IV yang dipimpin langsung oleh ketua komisi dan dihadiri langsung oleh Direktur utama dan seluruh stafnya pada saat itu, kita sama-sama menyepakati bahwa pembayaran terkait dengan jasa nakes menggunakan juknis yang sudah ditandatangani oleh Dr. Zulkarnain selaku PLT Direktur RSUD Haulusi di DPRD,”tuturnya
Afifuddin menambahkan, faktanya adalah yang bersangkutan kemudian tidak melakukannya, dia kemudian membentuk lagi tim juknis baru yang sudah menyelesaikan tugasnya.
“Menurut saya presentasi yang dibagikan itu tidak adil kenapa, karena masalahnya muncul karena ada mosi tidak percaya dan disampaikan oleh para tenaga nakes dan dokter yang ada di rumah sakit Haulusi ke DPRD,”jelasnya.
Berdasarkan itu, kata Afifuddin, DPRD mengundang Rumah Sakit Dr. Haulusi manajemennya lalu kita merapatkan itu semua, termasuk rekaman pembicaraan Direktur RSUD Dr. Haulusi dengan tim jasa dalam rapat mereka yang beberapa narasinya itu sangat tidak baik.
“Soal untuk kepentingan dia (Direktur-red) nanti dengan DPRD, kepentingannya nanti dengan anggota DPRD, Kalau ketemu nanti mau makan, ngopi gimana, lalu ketemu dengan Pak Wagub di Tual mau makan ngopi gimana, lalu juga mondar mandir di kejaksaan, di narasinya menurut saya perlu semua orang tau,”ujar Wakil Ketua Komisi.
Dirinya mengatakan, dikesepakatan kita seperti itu, kita cuma menjembataninya, karena memang tim juknis yang menyusun ingin agar pembagiannya itu adil, karena memang direktur dalam kebiasaannya punya itu tidak bisa lebih dari dokter spesialis gitu di mana-mana seperti itu.
“Nah dia tidak melakukan kesepakatan bersama kita yang dia juga ada didalamya, justru dia pulang dan merubah tim juknis dan menghasilkan juknis yang menurut saya juga itu tidak adil, kenapa? karena di juknis yang baru saja dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan bahwa dari total pembagiannya itu, struktural dapat 4 persen.
Afifuddin menuturkan, kalau dari 1,9 miliar itu dapatnya sekitar 70 juta lalu kemudian dijadikan 100 persen masuk distributor yang berjumlah 23 orang, direktur yang cuma satu orang dia dapat 30 persen jadi kalau 30 persen dari 70 juta itu, dia dapat hampir 21 juta contoh kalau kita hitung, karena kalau 4 persen dari 1,9 itu sekitar 46,66 juta itu diambil 30 berarti dia dapatnya sekitar 18,19 juta direktur dapat itu kan.
“Sementara nakes yang lain itu bagemana, padahal mereka itu ada di garda terdepan, itu yang menurut saya gini anda mestinya kalau kita mau bangun kemitraan yang baik anda ikuti hasil kesepakatan jadi jangan dia bilang itu keputusan DPRD jangan dia bilang itu keputusan Komisi atau maunya Komisi itu hasil rapat kita bersama yang dia ada disana, ada juga ketua Komisi di sana makanya menurut saya yang bersangkutan ini tidak mengindahkan hasil keputusan bersama kita,”tegasnya.
Dirinya mengatakan, tidak mau ini kemudian seakan-akan disebarkan bahwa DPRD mau manggil dia.
“Semestinya saya sarankan kepala Dinas Kesehatan harus membina ini orang, saya agak tidak yakin dia bisa menyelesaikan persoalan di manajemen yang ada di RSUD Dr. Haulusi dengan perilaku dan cara kepemimpinan seperti ini,”jelasnya.
Dirinya juga mengaku, dia ini problem leadership padahal dia baru ikut PIM III disini, semangat dia datang ke sini untuk menyelesaikan masalah di manajemen rumah sakit tapi kalau justru dia menjadi sumber masalah bagaimana ini bisa selesai.
“kenapa saya sebutkan dia sumber masalah debatan dari awal soal pembagian jasa nakes ini adalah hak direktur, kalau dia ingin datang ke sini dengan illahi ta’ala yang seperti yang saya sampaikan di ruang rapat maka dia harus menyepakati apa yang telah dilakukan oleh tim jasa dia tidak perlu uang ini apalagi kalau pakai jasa Perda ini, dia sering katakan bahwa “ini bukan buat saya” nggak ada urusan kalau bukan buat anda kenapa anda ngotot, kan logikanya begitu,”paparnya.
“Ini orang yang cara komunikasinya buruk, di komisi ngomong lain, balik ke sana bikin lain, jadi dia sumber masalah, lalu tidak mau datang ke DPRD, alasannya harus disampaikan juga secara tertulis,”katanya.
Dirinya meminta, seandainya selaku ketua Komisi IV saya minta hak-hak nakes jangan dulu dibayarkan baik itu hak-hak berdasarkan perda maupun klaim BPJS dan covid jangan dulu dibayarkan sampai juknis yang dibuat ini adil untuk semua yang ada disana, tapi kalaupun mau dibagikan maka bagikan saja jasa nakes perda berdasarkan juknis yang telah dibuat oleh tim juknis yang dibentuk oleh Dr. Nasarudin selaku PLT direktur rumah sakit Haulusi yang lama yang telah beliau tanda tangani karena itu lebih representatif lebih adil
“Itu menurut teman-teman tapi kalau mau bagi dengan juknis yang baru saya kira jangan dulu dibagi, saya sarankan buat kawan-kawan nakes , dokter dan seluruhnya kalau dibagikan jasa Perda sesuai dengan juknis yang baru ini kalau kalian merasa ini tidak adil sama dengan saya maka tolak pembayarannya itu ,tolak tidak usah terima uang berdasarkan juknis yang ada,”paparnya.
Afifuddin juga menegaskan, ini harus dilawan, ini kita lakukan demi kebaikan manajemen di RSUD Dr.Haulusi yang merupakan rumah sakit kebanggaan kita orang Maluku sejak dahulu, jangan justru kita punyai ekspektasi kepada orang yang didatangkan masuk ke sini berharap bisa menjadi yang terbaik ternyata juga menurut saya tidak bisa.
“Saya mau katakan direktur utama yang hari ini tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah disana, dengan cara seperti ini saja sudah tidak bisa kalau saya yang punya kewenangan mengganti, saya sudah ganti dia pasti,”tegasnya.
Afifuddin menandaskan, jadi yang kita bahas ini tidak untuk mendiskriditkan orang atau mendiskriditkan siapa, yang kita bahasakan dari kemarin sampai hari ini, demi kepentingan kita, demi kepentingan rakyat Maluku demi kepentingan rumah sakit Dr. Haulusi yang menjadi kebanggaan kita, tidak ada kepentingan lain disana.(JM.ES).
