JURNALMALUKU-Ketua Komisi III DPRD Maluku, Jafet Jemmy Pattiselanno menegaskan, pihaknya akan memanggil Pemerintah Provinsi Maluku dalam waktu dekat untuk membahas penanganan darurat bencana yang tengah melanda sejumlah wilayah di Maluku.
Menurutnya, rapat bersama tersebut akan melibatkan Bappeda dan BPKAD Maluku guna memastikan kesiapan anggaran dan langkah konkret menghadapi dampak cuaca ekstrim yang saat ini terjadi di berbagai daerah.
Rapat DPRD Maluku membahas mitigasi bencana di Maluku, dan BPBD sudah menyampaikan bahwa stok bantuan darurat seperti tenda dan perlengkapan lainnya telah habis.
Karena itu, Komisi III akan menggelar rapat lanjutan dengan pemerintah, fokus pada penanganan bencana dan kesiapan dana yang memadai, ungkap Pattiselanno kepada media ini saat di wawancara di DPRD Maluku, Rabu, (16/7/2025), usai rapat kerja bersama BPBD, Balai Jalan, dan Cipta Karya PUPR Maluku.
Ia menilai, kekosongan stok bantuan tidak hanya terjadi di BPBD, namun juga kemungkinan besar di Dinas Sosial. Situasi ini menurutnya cukup mengkhawatirkan, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu rawan menimbulkan bencana.
“Komisi III DPRD Maluku berkomitmen untuk mendorong peningkatan penanganan bencana di daerah ini, dan berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut,” tandasnya.
Namun demikian, ia mengungkapkan hingga kini satu-satunya pos anggaran yang bisa digunakan hanya Dana Tak Terduga (DTT), tetapi belum dapat dicairkan lantaran Gubernur Maluku belum menandatangani Surat Keputusan (SK) penetapan status tanggap darurat.
“Kita mendesak agar SK tanggap darurat segera diterbitkan, supaya dana tak terduga bisa digunakan untuk membantu masyarakat terdampak,” pungkasnya. (JM-AL).
