JURNALMALUKU-Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, menggelar Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Yang berlangsung di Baileo rakyat Maluku, Selasa (02/09/2025).
Dalam rapat yang berlangsung, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 kepada, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun dan di saksikan oleh para Anggota DPRD, Wakil Gubernur Maluku, Pimpinan OPD lingkup pemprov Maluku, dan Forkopimda.
Dokumen yang di serahkan Gubernur kepada DPRD adalah bagian penting dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam sambutan Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, sekaligus membuka rapat yang berlangsung, menegaskan pentingnya perubahan APBD sebagai instrumen adaptif, karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah.
Wattubun juga berharap agar, Dengan adanya perubahan ini, kita menyesuaikan kebijakan umum akibat dinamika ekonomi, proyeksi pendapatan, serta kebutuhan belanja yang berkembang.
Ia juga menekankan bahwa KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 harus sejalan dengan RPJMD 2025–2029, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Ia juga menegaskan kepada Gubernur Maluku bahwa, Menindaklanjuti point-point tuntutan dari demonstrasi kemarin 1 septermber 2025 kemarin, Setidaknya ada 10 poin tuntutan dari para OKP Cipayung, dan 6 lainnya milik para serikat Buruh.
Menurut Ketua DPD PDI-Perjuangan Maluku itu, berbagai aspirasi dari masyarakat penting untuk diresponi oleh para stakeholder di Maluku, terutama Gubernur.
“Oleh karena itu, sebagai perwakilan rakyat kami tidak ingin menyia-nyiakan berbagai tuntutan yang sudah disampaikan masyarakat. Kita harus menerima dan menindaklanjutinya, karena ini demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat serta masa depan Maluku,”tegas Wattubun.
Mengakhiri sambutanya,”Dengan demikian arah pembangunan Maluku lima tahun ke depan tetap terjaga, dan rakyat merasakan manfaatnya secara langsung,”pungkasnya. (JM-AL).
