JURNALMALUKU–Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura (Unpatti) menerima kunjungan Tim Evaluasi Lapangan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam rangka pelaksanaan asesmen lapangan pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Unpatti. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, (13/01/2026), bertempat di Ruang Rapat Fakultas Kedokteran Unpatti.
Asesmen lapangan ini dilaksanakan sebagai tahapan penting untuk memverifikasi kelengkapan dokumen usulan pembukaan program studi, sekaligus memastikan kesiapan aspek akademik, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan rumah sakit pendidikan utama dan jejaring yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis.
Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat datang kepada Tim Evaluasi Lapangan, perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pemerintah daerah, pimpinan rumah sakit pendidikan utama dan jejaring, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses asesmen tersebut.
Menurut Rektor, asesmen lapangan ini merupakan momentum strategis dan bersejarah bagi Universitas Pattimura, khususnya Fakultas Kedokteran, dalam upaya pengembangan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis di wilayah Maluku. Ia menegaskan komitmen Unpatti untuk mendukung seluruh tahapan asesmen secara optimal melalui penguatan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan rumah sakit pendidikan, tenaga dokter spesialis, pemerintah daerah, maupun jejaring layanan kesehatan lainnya.
Rektor juga menekankan bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak dapat berjalan secara optimal tanpa sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk terus membangun kolaborasi berkelanjutan demi memastikan program pendidikan dokter spesialis dapat dilaksanakan sesuai standar nasional dan harapan bersama.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang diwakili oleh Tri Hanggono Achmad, menyampaikan bahwa asesmen lapangan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan mutu dan pemerataan layanan kesehatan spesialistik di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen membuka hampir 150 program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis di berbagai daerah sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan nasional. Pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis di Universitas Pattimura, menurutnya, merupakan tindak lanjut dari proses evaluasi dan justifikasi yang telah dilalui secara komprehensif, termasuk pemenuhan dokumen persyaratan pembukaan program studi.
Lebih lanjut disampaikan bahwa permasalahan kesehatan nasional tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jumlah dokter spesialis, tetapi juga persoalan distribusi yang belum merata. Oleh sebab itu, pembukaan program pendidikan dokter spesialis di daerah, termasuk di Maluku, menjadi langkah konkret untuk mengatasi maldistribusi tenaga medis, khususnya pada bidang utama seperti Penyakit Dalam, Bedah, serta Obstetri dan Ginekologi.
Menutup sambutannya, Prof. Tri Hanggono Achmad berharap asesmen lapangan ini dapat memberikan gambaran yang objektif dan menyeluruh terkait kesiapan Universitas Pattimura dalam menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung proses ini demi peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Maluku secara berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Maluku yang diwakili oleh Kasrul Selang, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, dalam sambutannya menjelaskan bahwa berdasarkan data dan kondisi lapangan, Provinsi Maluku masih menghadapi keterbatasan dokter spesialis dasar, seperti spesialis penyakit dalam, bedah, serta obstetri dan ginekologi, terutama pada rumah sakit umum daerah kabupaten/kota.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil, pasien kegawatdaruratan bedah, serta penderita penyakit dalam. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis melalui penguatan Sistem Kesehatan Akademik (SKA), sejalan dengan kebijakan akselerasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku memastikan kesiapan RSUD dr. M. Haulussy sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama, serta RSUD kabupaten/kota sebagai Rumah Sakit Pendidikan Jejaring. Ia berharap program studi pendidikan dokter spesialis yang diusulkan dapat segera memperoleh izin operasional, sehingga distribusi dokter spesialis di Maluku dapat dipercepat mulai tahun 2026 dan berdampak langsung pada peningkatan akses serta mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Maluku. (JM–AL).
