JURNALMALUKU-Komisi III DPRD Maluku, melakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, Balai prasarana permukiman wilayah Maluku (BPPW) dan Dinas PUPR Maluku, bahas Pengungsi kariuw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), pasca konflik sosial beberapa waktu lalu.
Ketua komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw menjelaskan, terkait penanganan masalah pengungsi kariuw, pasca konflik pemkab Malteng telah melakukan langkah
antisipatif, antara lain turun ke lapangan mendata masyarakat kariuw yang berada di Aboru.
“Pada dasarnya masyarakat berharap mengenai sarana prasarana, serta fasilitas yang memadai untuk kemudian bisa digunakan untuk menetap sementara waktu disana (Aboru),”ungkap Rahakbauw kepada wartawan usai rapat di Baileo Rakyat-Karpan, Jumat (11/2/2022).
Rahakbauw bilang, BPPW Maluku telah berupaya bersinergi mendorong serta membantu pemkab Malteng, dalam rangka menyiapkan peralatan untuk sanitasi.
“Semua pihak telah melakukan koordinasi, mendata awal di lapangan jumlah rumah, by name by address, dan untuk sementara tengah menunggu kepastian data, kira kira berapa banyak yang harus ditangani pemkab Malteng, dan berjalan banyak yang harus ditangani pemprov Maluku,”ujarnya
Rahakbauw menambahkan, Jljadi sampai saat ini, total jumlah rumah yang telah terdata dan harus dibangun sebanyak 211 buah, disepakati pemkab Malteng penanganan rumah pasca gempa.
“Untuk alokasi anggaran satu rumah totalnya berkisar 125 juta sama dengan bantuan provmal,” pungkasnya. (JM.E)