JURNALMALUKU – Pelaksanaan ivent keagamaan bagi umat Katolik tingkat Provinsi Maluku yakni Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) ke-4, yang akan berlangsung di Kota Tual terancam tidak bisa diikuti oleh kontingen Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Lantaran minimnya anggaran. Demikian diungkapkan Wakil Uskup Amboina wilayah KKT Simon Petrus Matruty, RD.
“10 kabupaten kota di Maluku sudah mendaftar. Hanya KKT saja yang belum,. Waktunya juga sudah sangat mepet” ujar Romo Sipe (sapaan akrabnya) kepada wartawan, Kamis (25/8/2022).
Menurut Romo Sipe, pelaksaan Pesparani Maluku akan digelar tanggal 24 – 30 September bulan depan. Dari rapat bersama para Pastor dan LP3KAD, kendala utamanya ada pada pengganggaran atau dana bantuan dari Pemda. Alhasil sampai saat ini belum dilakukan rekriuitmen peserta atau seleksi tingkat kecamatan.
“Dari LP3KAD laporkan bahwa Pemda hanya anggaran sebesar Rp150 juta saja pada APBD 2022 ini,” tandasnya.
Sementara jumlah peserta yang direncanakan akan dikuti pada ajang tersebut berkisar 250 peserta. Mengingat KKT akan mengikuti semua mata lomba. Memang gawe kegiatan ini adalah agenda Pemrintah Provinsi Maluku. Dan pemerintah juga memfasilitasi kegiatan keagamaan dan bukan mengandalkan dana dari umat.
“Proposal dari tahun lalu sudah kita masukan. Bertemu pak Bupati, pak Sekda bahkan DPRD juga. Dengan harapan kita dapat dukungan penuh dari Pemda melalui penganggaran yang layak untuk kegiatan ini. Tetapi jawaban yang kita dapat sangat mengecewakan,” keluh Romo Sipe.
Meskipun demikian, Romo Sipe, katakan bahwa pihaknya juga sudah bertemu dengan Penjabat Bupati KKT Daniel E Indey. Dimana sangat merespon hal ini. Diharapkan pada APBD perubahan, ada keberpihakan anggaran kepada kegiatan keagamaan ini. Pasalnya akan sangat berdampak, ketika daerah dengan mayoritas umat Katolik di Maluku ini, tidak dapat mengikuti ivent yang akan dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Murad Ismail.
“Pelaksanaan Pesparani Maluku di Tual, bercermin dari suksesnya MTQ Maluku di KKT pada Maret lalu. Karena kelompok umat mayoritas bisa menyelenggarakan kegiatan umat yang minoritas. Dan waktu itu kontingen MTQ dari KKT mendapat dana bantuan dari APBD KKT diatas Rp1 milyar,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Pimpinan Umat Katolik untuk Tanimbar ini, sangat berharap Pemda dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati saat ini bisa melihat hal ini. Memang menurut Romo Sipe, pihaknya sangat memahami kondisi dan keterbatasan Pemda saat ini. Apakah angka Rp150 juta relevan tidak untuk 250 orang peserta.
“Saya harap Pemda bisa melihat ini, bisa bantu. Saya percaya Pemda dibawah kepemimpinan pak Indey, bisa membantu kita, karena masih ada ruang yakni pada APBD perubahan. Jika tidak diakomodir permintaan kami ini, kami anggap Pemda tidak mendukung kami dan kami batal ikut ajang Pesparani Provinsi Maluku tahun ini,” tegas Wakil
Uskup, yang menambahkan total permintaan dalam proposal sebesar Rp1,9 milyar. Namun setengah dari permintaan itu saja jika dipenuhi Pemda, maka sudah sangat baik.
Kendati demikian, lanjut Wakil Uskup, dengan keterbatasan anggaran yang sangat minim itu, pihak LP3KD KKT sudah membuat tindakan antisipasi dengan menyiapkan kontingen seadanya sesuai dengan anggaran yang telah disediakan oleh Pemda yakni Rp150 juta Dana ini akan dipakai untuk menyeleksi dan membuat pelatihan-pelatihan seperlunya saja mulai Hari Minggu, 27 Agustus besok.Terang Wakil Uskup (JM/AM)
