JURNALMALUKU-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Ambon yang terdiri dari IMM, HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, dan KAMMI kembali berorasi di depan Kantor DPRD Maluku dengan empat tuntutan mereka.
Pantauan JURNALMALUKU dalam aksi yang dilakukukan dikawal ketat oleh Petugas mulai dari TNI-Polri, Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan juga Keamanan DPRD Maluku.
Dalam orasi yang dilakukan ada sedikit kericuhan yang terjadi aksi saling dorong antara sesama mahasiswa sendiri, yang saling adu argumen dalam proses aksi demo tersebut.
Sehingga tuntutan aksi mereka di bacakan, yang pertama adalah menolak kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, menolak kenaikan pajak penghasilan, menolak perpanjangan masa jabatan Presiden, dan mendesak pemerintah di tingkat pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dan pembangunan ANP.
Pernyataan disampaikan dan didengarkan oleh Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala bersama ketua komisi I Amir Rumra, Alimudin Kolatlena, Mumin Refra, serta sekretaris komisi III DPRD Maluku Rovik Aqbar Afifudin.
Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala mengatakan, aspirasi mahasiswa ini akan diteruskan ke Gubernur Maluku dan pemerintah di tingkat pusat.
“Kami juga mohon maaf karena Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury hari ini berhalangan menerima aspirasi saudara-saudara karena ada agenda lain yang memang sudah terjadwal,” kata Sangkala di depan Baileo Rakyat-Karpan, Rabu (13/4/2022).
Sangkala mengatakan, hari ini DPRD sudah mengirim komisi II bersama pimpinan untuk bertemu dengan BPH Migas, membicarakan masalah kelangkaan BBM baik minyak tanah dan pertalite yang memang kuota Informasinya turun.
“Dan ini pasti sangat berdampak pada kelangkaan jika tidak dikelola dengan baik, apalagi setelah pertamax naik masyarakat sudah mulai mengeluhkan akan kelangkaan pertalite di lapangan, semua pihak akan sangat terpukul bukan hanya transportasi tapi kami juga mendapat informasi nelayan dan lain sebagainya juga mengeluh tentang kelangkaan BBM,”jelas Sangkala.
Dirinya menambahkan, kedua kami juga akan meneruskan sikap dari mahasiswa terkait dengan kondisi politik negara, isu pemilu ditunda dan presiden tiga periode walaupun kita menyambut baik sudah ada jawaban resmi dari Presiden namun tetap aspirasi masyarakat ini akan kami teruskan untuk menjadi satu warning kepada Pemerintah. Dan dalam hal ini semua pihak yang selalu menggaungkan isu ini untuk berhenti bahwa rakyat banyak tidak setuju dengan wacana ini.
“Tentang Lin dan Ambon New Port kami juga akan melanjutkan kepada pihak-pihak terkait dan juga diskusi-diskusi tentang ini terus kita lakukan baik dengan Pemerintah Provinsi maupun juga Dewan dalam waktu dekat sudah akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden agar bisa menerima DPRD secara kolektif menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku terkait dengan Lin dan Ambon New Port,”ulasnya.
Sangkalah menuturkan, kita tahu bagaimana, bahwa akhir-akhir ini harus besar sikap, daripada masyarakat Maluku sangat butuh kepastian hukum adanya landasan hukum, sebuah kepres tentang dasar hukum adanya penetapan Ambon sebagai lumbung ikan nasional dan juga komitmen Pemerintah untuk segera mewujudkan pembangunan Ambon New Port.
“Walaupun kita dengar dimedia juga bahwa ada tanggapan Pak Presiden, ketika acara HIPMI kemarin dengan menyampaikan bahwa akan membangunnya, dengan modal swasta namun dewan yang juga merupakan aspirasi masyarakat, yang menginginkan agar negara bisa segera mewujudkan itu menyampaikan atau akan menyampaikan satu harapan agar Pemerintah juga punya andil besar untuk mewujudkan itu melalui skema APBN tentunya dan kita sangat berharap demikian,”tutupnya.(JM.E).
