JURNALMALUKU-Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Maluku meminta agar seluruh Pemerintah Kabupaten di Maluku dapat menangani serta melihat kerusakan pasca bencana dalam cuaca ekstrim yang terjadi di kabupaten tersebut.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku Hatta Hehanusa menegaskan, Kita tahu bersama ini ada kewenangan-kewenangan tetapi hari ini masyarakat itu segala masalah ini seakan-akan itu harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi.
“Mereka lupa bahwa itu ada Pemerintah Kabupaten disana yang seharusnya menjadi perhatian penuh menjadi tanggung jawab penuh tanggung jawab utama daripada Pemerintah Kabupaten,”terang Hehanusaa kepada wartawan di Baileo Rakyat-Karpan, Senin (7/3/2022).
Dirinya menambahkan, sebagai wakil rakyat dapil SBB sebelumnya telah meninjau berapa wilayah di dapilnya.
“Jadi sebagai dari anggota DPRD dari dapil SBB saya juga kemarin meninjau berapa wilayah, mulai dari Lahala sampai dengan di Waisala, itu saya juga jalan-jalan ke sana saya melihat daerah-daerah yang kena dampak dan hari ini lewat pimpinan itu melakukan rapat bersama,”tuturnya.
Lanjutnya, dan juga ada berapa surat masuk dan semuanya tadi kita sudah bicarakan, dan langkah-langkah strategisnya agar segera diambil alih oleh Pemerintah provinsi Maluku berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.
“Menghadapi cuaca ekstrim, yang kemuadian banjir rob dalam beberapa tahun ini yang terjadi di wilayah maluku hampir terjadi bencana keseluruh daerah – daerah terutama seram bagian barat kabupaten seram bagian timur dan juga sembilan kabupaten kota lainya yang ada dimaluku,”akuinya
Dan hari ini kerusakan,kata Hehanussa, sangat dampak sekali terhadap masyarakat yang terjadi dibebrapa daerah sampai juga kampungnya tergenang rumah – rumah pun pada hancur.
“Maka poin hari ini terutama berdasarkan bebrapa surat masuk salah satu dari dusun Lahla desa ariati terdampak juga banjir akibat deras hujan kita bahas hari ini,”ungkapnya
“Dari hasil rapat maka menjadi perhatian penuh dari pihak pemerintah daerah dan DPRD terkait dengan penanganan darurat oleh BPBD kabupaten kota maupun dinas terkait untuk menangani masalah bencana alam.
“Oleh karena itu salah satu solusi diminta oleh pemerintah untuk memperhatikan dalam usulan – usulan membangun infrastruktur harus menjadi usulan prioritas dari daerah terdampak musibah itu menjadi usulan prioritas
“Kemudian segera dilakukan penanganan darurat salah satunya desa lahla itu besok hari senin itu sudah dikirim 500 buah brojong dan 400 geobeth dari balai sungai kerja sama dengan bencana alam akan melakuakan pengirimana diterima badan bencana alam daerah kabupaten,”tuturnya.
“Kita berharap harus segera teralisasi kita minta normalisasi sungai wai ala itu kalau tidak dinormalisasi maka saya yakin dalan bebrapa hujan besar pasti kampungnya bisa lebih parah itu poin rapat hari ini,”pungkasnya.(JM.E).