JURNALMALUKU–DPD KNPI Maluku menggelar audiensi dengan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wadjo, untuk membahas perlunya pengawasan terhadap alokasi dana pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp1,5 triliun yang direncanakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur strategis.
Ketua KNPI Maluku, Arman Kalean, menegaskan pentingnya peran pengawasan legislatif agar proses pembahasan ranperda APBD dapat berjalan transparan dan memastikan penggunaan dana pinjaman tepat sasaran. “Kami berharap Komisi III dapat mengawasi secara ketat agar pinjaman Rp1,5 triliun benar-benar difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Arman menambahkan, setiap proyek yang dibiayai melalui pinjaman daerah harus memberikan manfaat nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus membuka ruang aktivitas ekonomi baru, memperkuat sektor usaha masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja bagi pemuda di Maluku.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III, Alhidayat Wadjo, menyambut baik masukan KNPI dan menegaskan komitmen pihaknya untuk melakukan pengawalan melalui fungsi legislasi dan pengawasan. “Kami memastikan seluruh program pembangunan yang dibiayai pinjaman ini memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Audiensi tersebut menjadi momentum awal kolaborasi antara KNPI dan DPRD Maluku untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan publik. (JM–AL).
