JURNALMALUKU — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan masyarakat. Kamis (13/11/2025), KNPI Maluku turut hadir dalam Rapat Koordinasi Anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Maluku yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Maluku Nomor 868 Tahun 2025 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Maluku. Pertemuan tersebut membahas strategi bersama untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS di daerah.
Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mencatat, pada tahun 2024 terdapat 1.037 kasus HIV/AIDS (862 HIV dan 175 AIDS). Sementara pada periode Januari–September 2025, angka itu mencapai 683 kasus (556 HIV dan 127 AIDS). Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk peran aktif organisasi kepemudaan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Maluku.
Dalam rapat tersebut, KNPI Maluku diwakili oleh Sally Antonio, salah satu fungsionaris KNPI Provinsi Maluku. Ia menegaskan bahwa KNPI siap menjadi bagian dari gerakan besar melawan HIV/AIDS melalui kolaborasi bersama KPA dan Dinas Kesehatan.
“Pemuda punya peran strategis dalam menyebarkan informasi dan mengubah perilaku di masyarakat. KNPI siap turun langsung, mengedukasi generasi muda, dan menjadi mitra aktif dalam gerakan pencegahan HIV/AIDS di Maluku,” ujar Sally.
Sally juga menyoroti masih terbatasnya akses terhadap layanan pemeriksaan, konseling, dan pengobatan HIV/AIDS maupun Infeksi Menular Seksual (IMS) di beberapa kabupaten/kota di Maluku. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menambah alokasi anggaran kesehatan, serta memperluas program mobile clinic agar layanan kesehatan lebih mudah dijangkau masyarakat.
“Dengan dukungan kebijakan yang berpihak, anggaran yang memadai, dan kolaborasi lintas sektor yang kuat, kami percaya Maluku bisa menekan laju kasus HIV/AIDS dan melindungi generasi muda dari ancaman penyakit menular ini,” tambahnya.
Ia berharap forum koordinasi ini menjadi momentum awal untuk memastikan layanan deteksi dini dan pengobatan HIV/IMS tersedia merata hingga ke pelosok Maluku.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, hingga instansi terkait lainnya. Hasil pertemuan diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi bersama untuk menekan angka kasus HIV/AIDS di Provinsi Maluku. (JM-AL).
