JURNALMALUKU – Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mencatat prestasi gemilang dengan meraih Penghargaan Paritrana Award Terbaik I tingkat Provinsi Maluku. Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Paritrana Award diberikan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan institusi pendidikan yang menunjukkan kinerja unggul dalam perlindungan tenaga kerja. Kabupaten MBD dinilai berhasil mewujudkan langkah nyata dan berkelanjutan dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja di wilayahnya, termasuk di sektor informal, sehingga pada Senin (30/06/25), Penghargaan Paritrana Award diberikan oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan diterima Oleh Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Agusthinus L. Kilikily di Ambon.
Aspek yang menjadi dasar penilaian meliputi regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung jaminan sosial ketenagakerjaan, inovasi dalam pelaksanaannya, peningkatan jumlah kepesertaan, serta tingkat kepatuhan dalam pembayaran iuran dan pelaporan data ketenagakerjaan. MBD menunjukkan pencapaian signifikan di semua aspek ini.
Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th Noach, yang dimintai keterangannya pada Selasa (01/07/25) di Tiakur, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian tersebut. “Penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah, para pelaku usaha, dan masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa komitmen kami terhadap perlindungan pekerja bukan hanya wacana, tapi sudah menjadi tindakan nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa penghargaan ini selaras dengan visi-misi Pemerintah Kabupaten MBD, terutama dalam memberikan perlindungan kepada para tukang tipar dan nelayan, sebagai bagian dari sektor informal. Pemda MBD telah mengalokasikan anggaran khusus untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka.
“Kami sadar bahwa tukang tipar dan nelayan adalah kelompok yang paling rentan dari sisi perlindungan kerja. Karena itu, kami mengambil langkah konkret dengan menjadikan mereka peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, agar ketika terjadi risiko kerja, ada jaminan sosial yang melindungi mereka dan keluarga mereka,” tambah Bupati Benyamin.
Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperluas cakupan jaminan sosial di wilayah MBD. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk menjadikan penghargaan ini sebagai titik tolak peningkatan kualitas hidup tenaga kerja melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan raihan ini, Kabupaten MBD bukan hanya mengukir prestasi, tetapi juga memberi inspirasi bagi daerah lain di Provinsi Maluku dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan humanis. (JM-EA)
