JURNALMALUKU – Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku, Reza Nuhuyanan, SH, menyampaikan ultimatum tegas kepada PT PLN (Persero) melalui General Manager Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara agar segera turun langsung mengatasi krisis listrik yang terjadi di wilayah Kota Tual, khususnya Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kecamatan Kur Selatan.
Krisis listrik tersebut dilaporkan telah berlangsung kurang lebih dua bulan tanpa adanya kepastian solusi permanen. Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadhan yang membutuhkan kestabilan pasokan listrik untuk mendukung aktivitas ibadah dan kebutuhan rumah tangga.
Dalam keterangannya kepada media pada Senin (02/02/2026), Reza menegaskan bahwa persoalan ini tidak lagi dapat dipandang sebagai gangguan teknis semata, melainkan telah berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dari sisi sosial, pemadaman listrik berkepanjangan dinilai berpotensi menimbulkan instabilitas serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan negara. Dari aspek ekonomi, para pelaku UMKM, nelayan, pedagang kecil, hingga usaha rumahan mengalami kerugian akibat terganggunya aktivitas produksi dan penyimpanan.
Sementara itu, di sektor pendidikan, para siswa menghadapi kesulitan belajar pada malam hari karena keterbatasan pencahayaan dan minimnya akses terhadap perangkat elektronik yang membutuhkan pasokan listrik stabil.
“Sudah dua bulan berjalan. Sangat disayangkan jika kondisi ini terkesan dibiarkan. Ini bukan persoalan sepele. Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi konkret,” tegas Reza.
Ia juga meminta PLN memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai penyebab krisis listrik tersebut, langkah-langkah yang telah diambil, serta batas waktu penyelesaian yang jelas.
Menurutnya, transparansi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional kepada masyarakat di wilayah kepulauan.
KNPI Maluku turut mendesak agar GM UIW Maluku-Maluku Utara turun langsung ke lokasi guna memastikan percepatan perbaikan infrastruktur pembangkit dan distribusi listrik.
Selain itu, PLN diminta menyiapkan langkah-langkah darurat seperti penambahan daya, optimalisasi mesin pembangkit, serta dukungan genset mobile guna menjamin stabilitas pasokan listrik selama bulan Ramadhan.
“Negara tidak boleh kalah oleh persoalan teknis. Masyarakat Kur dan Kur Selatan adalah warga negara yang berhak memperoleh pelayanan listrik yang layak. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka keadilan energi hanya akan menjadi slogan,” pungkasnya. (JM–AL).
