JURNALMALUKU – Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Tiakur, ibu kota Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara penyelenggara layanan dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Forum yang mengusung tema “Membangun Akses dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kepulauan” tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Eduard J.S. Davids, mewakili Bupati MBD, bersama pimpinan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers.
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Anton Dwi Nurcahyo, mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai wadah untuk menghimpun masukan masyarakat dalam penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan standar pelayanan.
Menurut Anton, pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh BPOM sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media massa hingga masyarakat.
“Pengawasan obat dan makanan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kolaborasi yang kuat, kita dapat membangun sistem pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan geografis wilayah kepulauan menjadi salah satu faktor yang menuntut adanya sinergi lintas sektor agar pelayanan dan pengawasan dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang sulit diakses.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Eduard J.S. Davids, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, forum tersebut bukan hanya menjadi ruang evaluasi terhadap pelayanan publik, tetapi juga menjadi momentum membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya penggunaan obat dan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Sekda menilai upaya pengawasan perlu diimbangi dengan langkah promotif dan preventif melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan kesadaran dalam memilih produk yang aman juga semakin baik sehingga dapat meminimalkan peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan.
Ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam pengawasan obat dan makanan, termasuk potensi beredarnya produk yang tidak layak edar maupun telah melewati masa kedaluwarsa.
Karena itu, pemerintah daerah mendukung penguatan kolaborasi antara Loka POM dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini diharapkan lahir berbagai masukan, rekomendasi, serta komitmen bersama yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (JM-EA).
