JURNALMALUKU – Pemuda asal Maluku Barat Daya (MBD), Douglas Kodah, menyampaikan kritik sekaligus kekecewaannya terhadap sikap Gubernur Maluku saat menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan perekrutan tenaga kerja untuk proyek Blok Masela di Kantor Gubernur Maluku, Senin (5/10/2026).
Douglas menilai, respons Gubernur Maluku terhadap massa aksi tidak sesuai dengan substansi persoalan yang sedang diperjuangkan masyarakat MBD. Menurutnya, mahasiswa dan masyarakat yang datang ke Kantor Gubernur bukan sekadar ingin membuat keributan, melainkan membawa tuntutan mengenai keterlibatan masyarakat MBD dalam perekrutan tenaga kerja Blok Masela.
Kekecewaan Douglas semakin kuat setelah mendengar pernyataan Gubernur yang mempertanyakan keberadaan massa aksi dan menyebut mereka membuat berisik ketika aktivitas pemerintahan sedang berlangsung.
Bagi Douglas, persoalan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah adalah tuntutan masyarakat MBD mengenai kesempatan kerja pada proyek Blok Masela.
“Kalau dalam pernyataan Gubernur Maluku saat temui massa aksi katanya kami datang membuat berisik karena sementara kerja, sedangkan ketika kami diminta sampaikan poin tuntutan kami soal perekrutan tenaga kerja di Blok Masela yang tidak melibatkan masyarakat MBD sebagai daerah terdampak dan daerah penghasil, itu saja Gubernur Maluku tidak tahu,” kata Douglas.
Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan respons terhadap keresahan masyarakat apabila persoalan perekrutan tenaga kerja yang menjadi tuntutan massa aksi belum diketahui secara jelas.
“Kerja apa yang sekelas flyer perekrutan tenaga kerja saja tidak tahu,” ujarnya.
Menurut Douglas, masyarakat MBD memiliki alasan untuk mempertanyakan proses perekrutan tersebut karena MBD merupakan salah satu daerah yang berkepentingan terhadap keberadaan dan pengembangan Blok Masela.
Ia menegaskan bahwa perjuangan masyarakat MBD bukan berarti meminta pekerjaan tanpa memenuhi persyaratan. Namun, masyarakat lokal harus diberikan informasi dan kesempatan yang terbuka sesuai kebutuhan serta kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.
Kecewa Sikap Gubernur
Selain persoalan perekrutan tenaga kerja, Douglas juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara Gubernur Maluku merespons massa aksi.
Ia menilai penyampaian aspirasi masyarakat seharusnya diterima melalui komunikasi yang terbuka, terlebih aspirasi tersebut menyangkut kepentingan masyarakat daerah.
“Kalau orang yang tenang bisa memahami beliau punya bicara. Bagi beta pribadi, apa yang Gubernur bicara tidak masuk di logika,” ungkap Douglas.
Ia juga mengaku kecewa karena menurutnya terdapat orang tua dan senior MBD yang hadir di lokasi saat penyampaian aspirasi.
“Baru tadi juga Bapak Gubernur seng hargai katong punya orang tua sekaligus katong punya senior di samping. Beta juga kecewa di situ,” katanya.
Douglas menegaskan, kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kekecewaan sebagai pemuda MBD yang melihat persoalan kesempatan kerja masyarakat lokal perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Pemerintah itu ada karena rakyat memilih. Kantor Gubernur juga bukan milik pribadi. Karena itu, masyarakat punya hak menyampaikan aspirasi,” tegasnya.
Douglas berharap pemerintah tidak melihat aksi masyarakat hanya dari sisi gangguan terhadap aktivitas kantor, tetapi juga memahami alasan masyarakat datang menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog bersama masyarakat MBD, mahasiswa, DPRD, dan pihak perusahaan untuk membicarakan secara transparan proses perekrutan tenaga kerja Blok Masela.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja lokal agar masyarakat MBD memiliki kemampuan untuk mengisi peluang kerja yang tersedia.
“Ini bukan soal kita mengemis pekerjaan. Ini soal hak masyarakat untuk mendapatkan kesempatan,” tegasnya.
Doglas berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog sehingga tuntutan masyarakat MBD mengenai kesempatan kerja pada Blok Masela tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. (JM–AL).