JURNALMALUKU – Cakupan pendaftaran Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) masih tergolong rendah. Hingga 10 November 2026, jumlah keluarga yang telah menyelesaikan registrasi baru mencapai 3.218 Kepala Keluarga (KK) atau 11,02 persen dari total 29.206 KK. Capaian tersebut menempatkan MBD pada urutan terakhir dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Rendahnya angka registrasi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten MBD, mengingat Perlinsos Digital merupakan bagian dari upaya pembaruan dan pemadanan data penerima bantuan sosial agar penyalurannya semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Percepatan Registrasi Ulang Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui Portal Perlinsos yang diselenggarakan secara daring, Selasa (10/11/2026). Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mendorong percepatan registrasi hingga ke tingkat desa.
Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd., mengingatkan bahwa ketepatan data administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan Perlinsos Digital. NIK dan Kartu Keluarga harus dipastikan valid serta sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.
- Advertisement -
Menurut Teguh, ketidaksesuaian data kependudukan dapat menghambat proses pemadanan data dan berpengaruh terhadap ketepatan penetapan penerima bantuan sosial. Karena itu, masyarakat diminta proaktif memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen kependudukan masing-masing.
Di sisi lain, kondisi geografis MBD sebagai daerah kepulauan dengan sebaran permukiman antarpulau serta keterbatasan jaringan internet menjadi tantangan tersendiri dalam mengejar target registrasi. Faktor tersebut membutuhkan pola pelayanan yang lebih adaptif, terutama bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan digital secara mandiri.
Kepala Dinas Sosial PPA Kabupaten MBD, Philip J. Mosse, mengakui bahwa percepatan registrasi tidak dapat hanya mengandalkan sosialisasi secara umum. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa hingga para pendamping sosial.
Ia menegaskan, pendampingan langsung kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di pulau-pulau dengan keterbatasan akses internet, menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan jumlah pendaftar.
Berdasarkan dashboard nasional, pelaksanaan registrasi di MBD telah melibatkan sejumlah kategori agen. Kontribusi terbesar berasal dari Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH, dan Pendamping Desa, kemudian diikuti perangkat desa/kelurahan serta unsur masyarakat lainnya.
Sebagai perbandingan, capaian registrasi di Provinsi Maluku telah mencapai 23,99 persen atau 145.211 KK dari total 605.413 KK. Sementara itu, secara nasional jumlah keluarga yang telah melakukan registrasi mencapai 20.634.266 KK atau 21,48 persen dari keseluruhan 96.044.487 KK.
Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa percepatan registrasi di MBD masih membutuhkan perhatian dan langkah intervensi yang lebih intensif. Penguatan peran agen Perlinsos, optimalisasi pendamping sosial, serta pelayanan jemput bola menjadi strategi penting untuk menjangkau masyarakat yang belum terdaftar.
Registrasi ulang diwajibkan bagi keluarga penerima manfaat PKH dan bantuan Sembako, tetapi masyarakat lain yang membutuhkan bantuan sosial juga dapat melakukan pendaftaran. Proses registrasi dibuka hingga 31 Desember 2026, sedangkan implementasi penyaluran bantuan sosial berbasis digitalisasi ditargetkan mulai Triwulan I Tahun 2027.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat melakukan registrasi maupun menyampaikan pengajuan sanggah. Pendampingan ini diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan warga yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi digital. Seluruh proses registrasi tidak dipungut biaya.
Masyarakat dapat memeriksa perkembangan pendaftaran maupun mengakses informasi terkait Perlinsos Digital melalui Dashboard Nasional pada laman https://dashboard-perlinsos.kemensos.go.id/.
Dengan waktu registrasi yang masih berlangsung hingga akhir Desember 2026, Pemerintah Kabupaten MBD dituntut memperkuat koordinasi dan memperluas sosialisasi hingga ke wilayah desa dan pulau-pulau terluar. Peningkatan capaian registrasi bukan sekadar mengejar angka, melainkan memastikan masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan sosial dapat terdata dan terjangkau dalam sistem penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. (JM-EA).