TIAKUR – Transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menuntut penguatan kapasitas kader, koordinasi lintas sektor, serta standarisasi pelayanan agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pembina Posyandu yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Selasa (3/11/2026), di Gedung Serbaguna Tiakur Beach Inn.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten MBD, Relly Noach, menegaskan bahwa Posyandu memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Perannya tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan dasar, tetapi telah berkembang menjadi pusat pelayanan terpadu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.
Menurut Relly, transformasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, yang memperluas cakupan pelayanan Posyandu melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Perluasan cakupan pelayanan tersebut harus diikuti penguatan pembinaan terhadap seluruh unsur pengelola Posyandu, terutama kader dan pemangku kepentingan yang terlibat. Terlebih, kondisi geografis MBD sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pelayanan, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
“Keberhasilan Posyandu bukan hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua bekerja dengan hati, melayani dengan tulus, serta memastikan setiap keluarga memperoleh perhatian dan pelayanan yang layak,” ujar Relly.
Sementara itu, Bupati MBD melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Johzes Leunufna, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi Posyandu. Ia menjelaskan bahwa konsep integrasi pelayanan menempatkan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia produktif hingga lanjut usia.
Lebih lanjut, Leunufna menyebut Posyandu sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia, terutama melalui percepatan penurunan stunting, penanganan masalah gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, deteksi dini penyakit melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi. Menurutnya, pencapaian berbagai target tersebut sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan di tingkat dasar.
“Keberhasilan pengelolaan Posyandu tidak bisa dibebankan kepada kader semata. Peran Tim Pembina Posyandu menjadi krusial dalam memberikan bimbingan teknis, mendampingi kader dalam pelaksanaan pelayanan, serta melakukan monitoring dan evaluasi,” demikian disampaikan Leunufna.
Untuk memastikan transformasi Posyandu berjalan optimal, Pemerintah Kabupaten MBD menekankan tiga langkah utama. Pertama, memperkuat sinergi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, TP-PKK, camat, kepala desa, serta lurah agar bergerak secara terpadu dalam menjamin keberlangsungan pelayanan Posyandu.
Kedua, memastikan standarisasi pelayanan melalui pemenuhan 25 keterampilan dasar kader, ketersediaan alat antropometri terstandar, serta dukungan peralatan dan bahan pemeriksaan kesehatan lainnya. Ketiga, memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat agar data Posyandu memiliki validitas dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan terukur.
Melalui Bimtek tersebut, penguatan kapasitas Tim Pembina Posyandu diharapkan mampu mendorong peningkatan mutu, pemerataan akses, dan efektivitas pelayanan Posyandu di Kabupaten MBD, sehingga transformasi yang dilakukan tidak hanya menjadi perubahan konsep, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (JM-EA).