Ketua Fraksi Keadilan Pembangunan DPRD Kota Ambon Yusuf Wally menyoroti penambahan tenaga kontrak di Pemerintah Kota (Pemkot) yang ditambahkan saat keuangan daerah merosot.
Ketua Fraksi menjelaskan, pada Paripurna ketiga pertanggungjawaban APBD 2021 yang diseroti pertama adalah terkait dengan masalah belanja daerah.
“Pada saat anggaran keuangan daerah Kota Ambon 2021 yang sedang merosot semua Opd diminta melakukan pemotongan refokusing anggaran sekitar 50 persen,”ungkap “terang Wally kepada wartawan di Baileo Rakyat-Belso, Rabu(27/7/2022).
Wally menegaskan, yang miris adalah ada penambahan belanja jumlah pegawai kurang lebih 17 miliar, berarti kalau dihitung dari UMR gaji pegawai Pemerintah Kota Ambon 2,6 juta dibagi 12 bulan .
“Berarti ada penambahan kurang lebih 544 kontrak baru di Kota Ambon,”terang Wally.
Dirinya menambahkan, ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota dalam hal ini Pejabat Walikota Ambon dan semua OPD.
“Dalam kondisi keuangan yang sedang merosot, banyak hutang di mana-mana, buat apa mengangkat kontrak-kontrak baru di Kota Ambon. Pekerjaan mereka apa yang terpenting yang harus diangkat?,”tanya Politisi PKS.
Dirinya mengatakan, ini yang harus menjadi perhatian dari fraksi Keadilan Pembangunan.(JM.NS).