JURNALMALUKU-Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) kembali menyoroti minimnya perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku terhadap pembangunan di wilayah perbatasan itu. Hal ini mengemuka dalam pertemuan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku bersama tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab MBD.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Bupati MBD dan dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Drs. Daud Reimialy. Turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuankotta Tethool, serta dua anggota dewan lainnya, Yan Z. Noach dan Julius Rotasouw, pada Rabu, 30 April 2025.
Drs. Daud Reimialy dalam sambutannya menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemangku kepentingan daerah dan perwakilan legislatif provinsi, mengingat begitu banyak kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi di MBD.
- Ads -
Ia menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi memberikan perhatian nyata dan tidak hanya simbolik terhadap masyarakat di daerah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste tersebut. Menurutnya, komitmen masyarakat terhadap keutuhan bangsa telah nyata, dan sepatutnya mendapat penghargaan melalui kehadiran pembangunan.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuankotta Tethool, menyampaikan rasa prihatin terhadap ketimpangan distribusi anggaran provinsi. Ia menyebut bahwa MBD, sebagai daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), justru mendapatkan porsi anggaran yang sangat kecil.
Tethool menilai, selama ini alokasi dana provinsi lebih banyak dinikmati oleh wilayah-wilayah tertentu seperti Kota Ambon dan Kabupaten Buru. Sementara itu, sebagian besar kebutuhan dasar di MBD masih jauh dari kata memadai.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menerima sejumlah masukan dari OPD Kabupaten MBD, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Semuanya menggambarkan tantangan besar yang dihadapi masyarakat lokal.
- Ads -
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kurangnya tenaga guru dan infrastruktur pendidikan. Saat ini, program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah baru menyentuh sekitar 3.500 siswa dari total 25.000 siswa yang ada.
Di bidang ketenagakerjaan, Pemkab MBD mengusulkan pembangunan balai latihan kerja dan peningkatan pelatihan keterampilan agar masyarakat lokal bisa bersaing di pasar kerja. Pembentukan koperasi berbasis nasional, seperti koperasi Merah Putih, juga menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.
Isu pelayanan kesehatan juga mendapat perhatian khusus. Minimnya tenaga dokter spesialis dan terbatasnya fasilitas rumah sakit menjadi hambatan utama dalam memenuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan yang layak.
Sektor pariwisata tak luput dari pembahasan. Pembangunan rumah singgah untuk wisatawan serta pelatihan diving bagi masyarakat pesisir diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata dan membuka lapangan kerja baru.
- Ads -
Komisi IV juga menerima laporan tentang masih adanya 14 desa persiapan yang belum ditingkatkan statusnya menjadi desa definitif. Padahal, peningkatan status tersebut sangat penting untuk penguatan struktur pemerintahan desa dan percepatan pembangunan.
Tethool menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran provinsi tahun 2026. Ia memastikan bahwa Komisi IV akan mengawal setiap kebutuhan daerah dengan serius.
Menurutnya, sudah saatnya MBD mendapat perhatian yang adil dan proporsional. Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi pijakan untuk perubahan nyata di masa depan.
Menutup pertemuan, ia meminta doa dan dukungan masyarakat MBD agar langkah-langkah perjuangan yang ditempuh di level provinsi bisa membuahkan hasil yang membawa kesejahteraan bagi seluruh warga. (JM-AL).
