JURNALMALUKU-Masyarakat Kecamatan Jazirah Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) kesal akses jalan yang terus menerus rusak sengaja dibiarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
Pasalnya, pembangunan jalan Jazirah Leihitu ini pertama kali dibangun oleh Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu sehingga di rasakan oleh masyarakat pesisir Jazirah Leihitu. Hingga pergantian Gubernur jalan Provinsi yang dibangun itu tidak lagi lihat.
Jalan yang menjadi sasaran ombak (Aberasi) terus menjadi pokok persoalan yang terus dirasakan oleh masyarakat Jazirah Leihitu yang melintasi Desa Hatu, Alang, Larike, Lilibooi.
“Jadi memang Pemerintah Provinsi Maluku, sengaja menutup mata dari persoalan tersebut, padahal yang menjadi titik Abrasi ini hanya berjarak hampir 20 meter dari ujung Bandara Patimura Ambon,” ujar AS sala satu warga Jazirah Leihitu kepada wartawan di Ambon, Senin (3/2/2025).

AS menegaskan, hampir 10 Tahun kerusakan jalan disebabkan oleh Abrasi ini tidak pernah ditindak lanjuti oleh Pemprov Maluku dalam hal ini Dinas terkait.
“Kita masyarakat sangat kecewa terkait hal tersebut, karena setiap kali dilaporkan tentu saja mendapat janji palsu yang sampai saat ini tidak dihiraukan, jadi hanya janji yang kita dapatkan tetapi untuk realisasinya tidak pernah ada,” terang AS.
Sementara itu, tokoh masyarakat Jazirah Leihitu, Petrus Tipawael mengatakan, bahwa jalan yang terus menjadi kendala bagi Masyarakat Jazirah Leihitu itu, terus diupayakan lewat swadaya masyarakat ketika terjadi Abrasi.
“Memang sudah beberapa kali kita masyarakat sendiri yang melakukan perbaikan, ini kerelaan hati dari masyarakat sendiri untuk swadaya karena sudah melaporkan ke Pemprov Maluku tetapi tidak dihiraukan, sepertinya tutup mata terhadap persoalan ini,” ucap Tipawael.
Dirinya menambahkan, karena kalau masyarakat tidak swadaya lalu siapa yang mau kerjakan?padahal Jazirah Leihitu ini penyumbang komoditas dan juga mempunyai tempat wisata yang memerlukan akses jalan yang baik dari Kota Ambon ke Jazirah Leihitu.
“Untuk itu, kita meminta agar Pemprov Maluku segera melihat hal tersebut, kita sudah bosan dengan janji yang terus di ungkapan oleh kepala daerah sebelum-sebelumnya, sehingga kami berharap agar hal ini juga dapat di lihat oleh Dinas terkait, dan kami juga meminta setelah dilantiknya Gubernur yang baru, dapat melakukan perbaikan jalan tersebut, kalau tidak ganti saja Kadis yang punya kewenangan,”tutup Tipawael.(JM.ES).