JURNALMALUKU – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan bahwa persidangan yang dilakukan oleh Gereja Protestan Maluku (GPM) pada berbagai tingkatan merupakan sarana penting dan strategis dalam menjawab kebutuhan pelayanan umat.
Hal tersebut disampaikan Wattimena dalam kegiatan Persidangan Klasis GPM Kota Ambon yang dilaksanakan di Gedung Gereja Joseph Kam Jemaat Bethel, kawasan Belakang Soya, Minggu (8/3/2026).
Menurutnya, kegiatan persidangan gereja memiliki makna penting karena menjadi wadah untuk membahas berbagai kebutuhan pelayanan gereja sekaligus persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
“Kita ada sebagai mitra yang mendukung dan memastikan semua yang dilakukan berdampak bagi umat yang juga adalah warga kota,” tegas Wattimena.

Ia menjelaskan, kegiatan persidangan klasis juga menjadi ruang yang tepat untuk menyampaikan berbagai pekerjaan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah sekaligus menjadi bagian dari pergumulan bersama dalam sidang gereja.
“Kegiatan ini merupakan ruang yang tepat untuk menyampaikan pekerjaan yang sedang dilakukan pemerintah dan tentunya menjadi pergumulan pada sidang klasis ini,” ujarnya.
Wattimena berharap melalui persidangan tersebut dapat dihasilkan berbagai keputusan yang tidak hanya bermanfaat bagi pelayanan gereja, tetapi juga membantu pemerintah dalam menggumuli berbagai persoalan masyarakat di Kota Ambon.

“Harapan kami, persidangan ini dapat menghasilkan keputusan yang dapat membantu pemerintah dalam menggumuli persoalan-persoalan masyarakat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Ambon,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Wattimena juga membeberkan tiga persoalan besar yang saat ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Ambon, yakni persoalan sampah, meningkatnya kasus HIV/AIDS, serta masalah pengangguran.
Menurutnya, ketiga persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk gereja, agar dapat diatasi secara bersama demi kesejahteraan masyarakat Kota Ambon.
Ia berharap melalui momentum Sidang ke-50 Klasis Kota Ambon ini, gereja dapat turut berperan aktif bersama pemerintah dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. (JM–AL).

