JURNALMALUKU – Setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Ambon periode 2019-2024 ditetapkan, Komisi II mengagendakan rapat perdana dengan tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (30/10).
Ketua Komisi II, Jafry Taihutu kepada sejumlah wartawan red kemarin mengatakan, salah satu target komisi diawal kerja ini yaitu evaluasi realisasi anggaran 2019.
“Kita berkeinginan, progress kenaikan PAD dari OPD Mitra ini harus terus meningkat. Khususnya pada Dinas Pajak dan pendapatan Daerah. Olehnya itu Komisi bersepakat melakukan evaluasi dan pengawasan setiap triwulan. Tidak satu tahun berjalan baru kita evaluasi soal pendapatan,” ungkap Taihutu.
Dikatakan, rapat perdana ini merupakan langkah awal. Setelah itu komisi akan menyusun program kerja dan bersinergi dengan seluruh OPD mitra.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi II, Harry Far-Far, SH menambahkan, komisi II berencana melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan bersama OPD terkait.
Rencana Kunker ini dalam rangka berkordinasi dengan Kementerian Pendidikan terkait kerusakan infrastruktur pendidikan di Kota Ambon yang rusak akibat gempa bumi tanggal 26 September 2019 lalu.
“Dalam rapat perdana tadi, Kadis Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmy Salatalohy mengatakan, proposalnya sudah siap dan akan diserahkan kepada Menteri Pendidikan di Jakarta. Kita harap, ada tindaklanjut berupa anggaran kepada Pemkot Ambon dari Kementerian Pendidikan guna membangun atau memperbaiki sejumlah sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat gempa bumi,” ujar legislator muda asal Fraksi Perindo ini.
Selain itu, Komisi II bersama Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah akan berkordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Maluku terkait pajak air tanah. Hal ini menggingat pajak air tanah ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial.
“Hari jumat (01/11) komisi II dan OPD terkait akan bertemu langsung dengan Biro Hukum Pemprov Maluku terkait pajak air tanah ini. Kita berharap, setelah kordinasi ini, paling terlambat Bulan Desember pajak air tanah ini sudah bisa ditarik,” kata ia.
Sejumlah Komisi Mengagendakan Hal Yang Sama
Selain Komisi II, agenda rapat perdana dengan mitra juga dilakukan oleh Komisi III DPRD Kota Ambon.
OPD yang hadir dalam rapat perdana Komisi III yaitu, Kabag Umum, Kabag Protokoler, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kepala Pemadam Kebakaran Pemkot Ambon, Sekretaris Dinas PUPR, Kadis Perumahan Rakyat, Bapedda dan sejumlah mitra lainnya.
Ketua Komisi III, Jhony Wattimena mengatakan, fokus komisi III kedepan adalah pembahasan APBD 2020. Namun ditengah pembahasan itu, komisi akan melakukan evaluasi realisasi APBD 2019.
Selain itu, Komisi III akan melakukan on the spot dengan Dinas PUPR untuk melihat sejumlah infrastruktur milik pemerintah yang rusak akibat gempa bumi khususnya yang berada di wilayah kecamatan Baguala.
“Hasil on the spot itu kita akan tindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan,” kata Wattimena.
Komisi III juga akan melakukan peninjauan terhadap rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa dengan Dinas Perumahan Rakyat Kota Ambon.
“Kita akan tinjau juga rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa dengan Dinas Perumahan Rakyat. Kita ingin pastikan apakah jumlah kerusakan itu sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ambon atau tidak. Kita akan dorong pemerintah agar rumah-rumah warga yang rusak ini segera diperbaiki,” kata Legislator partai Gerindra ini. (JM01)
