JURNALMALUKU-Rapat Paripurna Penyampaian Nota Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Buru Selatan Tahun Anggaran (TA) 2024 digelar di Gedung Parlemen Kilo 2 Namrole.Senin,(14 Juli 2025).
Paripurna LPJ pertama di era Bupati La Hamidi-Gerson Elieser Selsily ini sempat diwarnai interupsi dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru Selatan, Vence Titawael asal Fraksi PAN untuk Kekaryaan.
Titawael mempertanyakan Ketidakhadiran Bupati Dan Wakil Bupati , pasalnya forum itu merupakan Paripurna LPJ pertama dimasa kepemimpinan keduanya.
Interupsi ini kemuadian mendapatkan jawaban dari Sekretaris Daerah (Sekda) Buru Selatan Hadi Longa.
Sekda menyebut Bupati dan Wakil Bupati saat ini sementara berada di luar daerah untuk melaksanakan tugas-tugas penting.
Sementara itu, dalam arahannya Ketua DPRD Buru Selatan Ahmad Madoli Umasangaji menjelaskan arah dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2024 merupakan produk bersama Eksekutif dan Legislatif.
“Arah dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2024 merupakan produk bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang dibangun di atas komitmen bersama dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dititik beratkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disandarkan pada prioritas dan kebutuhan daerah yang tentunya disesuaikan dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku” Ucapnya.
Semua Fraksi Menerima LPJ Disertai Catatan Kritis.
Berdasarkan pantauan langsung, Empat Fraksi yang ada di DPRD Buru Selatan secara eksplisit bisa menerima LPJ Bupati TA 2024 meskipun disertai aneka catatan kritis.
Juru Bicara Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Said Sabi dalam penyampaiannya
menyoroti maraknya keterlambatan pemenuhan hak para tenaga pendidik di Buru Selatan.
” Kita bicara pendidikan tapi lupa memenuhi hak para tenaga pendidik, gaji-gaji sering terlambat dibayar bahkan gaji ke 13 terlambat” Ucap Wakil rakyat Dapil Namrole – Fena Fafan ini.
Dia pun meminta agar Pemda Bursel segera membayarkan sisa pekerjaan TA 2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Terhadap maraknya musibah yang sering melanda Buru Selatan saat musim Timur datang, Said Sabi menyoroti kenyataan tahun 2025 dimana hampir semua desa terkena musibah baik banjir maupun tanah longsor.
Dia minta Pemda bursel mengkonkritkan skema penanggulangan bencana alam.
” Hampir seluruh desa terdampak banjir maupun longsor , pemda harus mengatur skema yang tepat untuk mengendalikan bencana” Ucapnya.
Bekas Ketua KPU Bursel ini juga meminta Pemda harus memperhatikan lembaga-lembaga yang berkutat dengan pengembangan sumber daya manusia.
” Baik itu Iqra, Universitas Terbuka, Universitas Pattimura maupun Fuka Bipolo, saya minta pemda perhatikan. Mereka ini yang paling berjasa dalam pengembangan sumber daya manusia di Buru Selatan” tegasnya.
Lantik Eselon II Dan III Serta Harus Raih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selain Said Sabi, Nada kritis hadir juga dari lidah Said Ode. Juru bicara Fraksi Persatuan Bangsa.
Dirinya menegaskan pembayaran Gaji 13 tenaga pendidikan guru dan kesehatan tidak boleh lagi terlambat dibayarkan.
Kekritisannya juga menyerempet persoalan 7000 BPJS penduduk Bursel yang dihapus oleh lembaga asuransi kesehatan itu.
” Untuk menjawab visi misi Bupati dan Wakil Bupati maka saya perlu tegaskan bahwa seluruh masyarakat Buru Selatan harus masuk BPJS pakai APBD” tegas Ode.
Kader Partai Persatuan Pembangunan ini juga secara khusus menyoroti predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang selalu diraih Buru Selatan selama 6 tahun beruntun.
Dia menantang pemda Bursel agar bisa naik kelas tahun depan ke predikat Wajar Dengan Pengecualian.
” BPK selalu kasi Wajar dengan pengecualian (WDP), olehnya itu tahun depan kita harus mendapatkan Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Saya tantang pemda untuk wujudakan ini” Kata Ode seraya menyebut Fraksinya menerima LPJ Bupati.
Sementara itu dalam paripurna tadi, Fraksi Demokrasi Sejahtera melalui jubirnya Abdul Gani Rahawarin menegaskan Pemda harus segera melantik pejabat Eselon II dan III. Dirinya menyerukan agar DPRD secara kolektif turut mengawal proses penataan birokrasi ini.
Gani juga menyoroti kurangnya keseriusan Pimpinan OPD dalam menghadiri Paripurna.
“Kita beri catatan khusus untuk keaktifan pimpinan OPD dalam menghadiri paripurna, kalau mereka ada di Namrole lalu tidak hadir ini perlu menjadi perhatian serius dari Pak Sekda. Lain hal kalau mereka lagi tugas ke luar Bursel” Ucap Gani.
Kader Partai Nasdem ini pun mengingatkan kepada Sekda agar melaporkan segala sesuatu yang terjadi dalam forum paripurna kepada Bupati dan Wakil Bupati yang tengah berada diluar daerah. (JM-RR).
