JURNALMALUKU – Dharma Oratmangun yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP Kosgoro 1957 yang juga merupakan anak Indonesia asal Tanimbar, disebut-sebut memiliki peluang besar untuk memenangkan pertarungan politik merebut kekuasaan nomor satu di tanah adat Duan Lolat ini.
Akankah peta politik pada Pilkada KKT 2024 mengalami perubahan? Siapa yang akan menjadi “kuda hitam” penantangan mantan bupati satu periode Petrus Fatlolon, yang akan kembali mencalonkan diri pada pilkada nanti?
Kondisi kekinian KKT pasca ditinggal oleh mantan Bupati Petrus Fatlolon, yang digantikan dengan kepemimpinan Penjabat Bupati Daniel E Indey, yang mulai berangsur-angsur pulih dari keterpurukan carut-marutnya pengelolaan keuangan di daerah, menjadi peluang sekaligus tantangan baik itu partai politik hingga kandidat yang akan bertarung. Mampukah membawah perubahan signifikan dalam peta elektoral menuju pilkada KKT 2024.
Nama Dharma Oratmangun, menjadi yang terkuat sebagai calon bupati selain Petrus Fatlolon. Munculnya figur-figur calon penantang petahana di Pilgub 2022 mendatang dipastikan akan semakin menarik perebutan orang nomor 1 di KKT. Terlebih, para tokoh yang mencuat bukan orang biasa. Sosok nama ini bahkan selain memiliki modal politik, juga memiliki modal yang cukup melawan petahana. Sebut Dharma Oratmangun, mantan rival Petrus Fatlolon pada pilkada 2017 lalu, memiliki konstituen yang militan. Tak hanya itu, modal sosial pun dimilikinya.
Menanggapi hal itu, Dharma Oratmangun, dalam diskusi bersama awak media di Tanimbar, Sabtu (8/10) kemarin, menyatakan sebagai anak Indonesia asal Tanimbar, dirinya amat sangat siap maju dalam konstalasi kepemimpinan di 2024 mendatang. Tentu pihaknya memiliki cara sendiri dalam mengikuti pesta demokrasi rakyat tersebut. Diantaranya tentang data, hasil survey empirik yang ada pada elektabilitas yang baik dan terukur.
“Kemarin saya ke Pulau Selaru, tepatnya di Desa Adaut. Ada yang menarik disana, saya kan ambil study S3 tentang komunikasi politik dan diplomasi. Dimana Selaru sebagai serambi terdepan NKRI, tetapi belum teraliri listrik negara 24 jam setiap hari, hanya separuh separuh hari. Padahal hegara harus hadir untuk makmurkan rakyat, dengan predikat miskin ekstrim, fasilitas publik yang begitu minim, tetapi kami setia untuk NKRI,” tandasnya yang menepis pernyataannya tersebut tidak untuk mengkritisi siapapun.
Belum lagi persoalan lain di Bumi Duan Lolat ini, apapun itu, menurut dia, hakekat dari sebuah daerah dimekarkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi. Dharma melanjutkan, dampak ketika terjadi pemekaran wilayah yaitu
pemekaran wilayah membuka peluang bagi mayarakat setempat sehinngga masyarakat merasa bahwa mampu diperdayakan oleh pemerintah.
“Seorang pemimpin sudah harus berpikir secara komprehensif. Bagaimana berfikir mengkaji suatu hal atau masalah dari berbagai bidang terkait, bahkan bisa juga meliputi semua bidang. Mengapa kita perlu berpikir secara komprehensif? Sebab segala hal yang ada di daerah ini akan saling terkait atau selalu berhubungan satu dengan yang lainnya, yang akhirnya menjadi rangkaian sebab akibat. Pempus tersalarsakan dengan pemprov, dan pemprov tersalarsakan dengan pemkab, yang disebut dalam grand desain nasional. Inilah yang saya maksudkan konsep awal harus ada kabupaten ini bahkan nanti harus lahir provinsi baru,” tandas dia.
Dikatakan, membangun Tanimbar dengan pendekatan laut pulau dan gugus pulau. Oleh karena itu, siapapun kepala daerah di daerah yang terkenal dengan adat bakar batunya ini, harus mengetahui daerah ini dibentuk untuk apa atau grand desain dari pembentukan Maluku Tenggara Barat (MTB), yang sekarang berganti nama sebagai Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), yang berbasis pada pola dasar pembangunan Maluku dengan menempatkan pendekatan pembangunan gugus pulau dan laut pulau. Juga memperhatikan keunggulan-keunggulan komparatif masing-masing gugus pulau dan laut pulau tersebut.
Kesempatan itu, lanjut Dharma, membangun Tanimbar tidak boleh melihatnya dalam bingkai yang dibatasi oleh kepentingan tertentu. Dalam bingkai yang besar itulah, akan terlihat parsel-parsel yang lebih kecil yang bisa kita pelajari dan dikaji lebih mendalam lagi.
Dalam konteks ini, tujuan besar kita yaitu kesejahteraan bersama. Karena itu, kemudian baik kepala daerah maupun legislatifnya harus mempelajari dan mengkaji, terkait semua parsel yang membentuk bingkai kehidupan di daerah ini yaitu semua bidang-bidang yang ada.
“Berfikir komprehensif bukan cuma kepala daerah, tetapi semua pihak. Peran partai politik juga sangatlah penting untuk memilih calon-calon kepala daerah maupun legislatif. Kalau kita sudah tahu grand desain Tanimbar, barulah kit memilih pemimpin. Apa yang harus kita buat untuk Tanimbar? Daerah ini mau dibawah kemana? Jangan terjebak dengan kalimat oh karena dia orang partai ini dan itu. Boleh beda pendapat, tetapi masa kita harus kehilangan jati diri sebagai Duan Lolat dengan saling hujat dan makian? Tanimbar butuh pemimpin yang visioner,” tandas Dharma mengakhiri diskusi. (JM/AM)
