JURNALMALUKU – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat mengintervensi penanganan stunting dan pencegahan kematian ibu-anak di Kecamatan Selaru. Wilayah yang sempat masuk zona merah ini kini menunjukkan progres pemulihan berkat kerja kolaboratif lintas sektor.
Dipimpin langsung Kepala Dinas Kesehatan, dr. Edwin Tomasoa, fokus intervensi diarahkan pada peningkatan pelayanan Puskesmas Adaut dan penguatan peran kader Posyandu di desa-desa.
“Ini bukan kerja administratif semata, tapi kerja lapangan. Kami turun langsung pantau gizi balita, edukasi ibu hamil, dan dorong desa manfaatkan pangan lokal,” tegas Tomasoa saat monitoring di Desa Adaut, Selasa (24/6/2025).
Penurunan angka stunting yang signifikan di Selaru tidak lepas dari peran Camat Selaru Gustaf Romroma, yang menggandeng Ketua TP PKK Kecamatan, kepala desa, hingga para tenaga kesehatan. Program intervensi berjalan terstruktur, mulai dari edukasi gizi keluarga, peningkatan layanan Posyandu, hingga pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan.
Ketua TP PKK Kecamatan Selaru turut aktif mengedukasi masyarakat mengenai pola asuh sehat dan pentingnya pemenuhan gizi anak sejak dini.
Dinas Kesehatan juga menurunkan tim pendamping teknis untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan distribusi bantuan gizi tepat sasaran. Kabid Kesehatan Masyarakat, Otis Laiyan, menyebut penurunan stunting ini sebagai bukti kekuatan kolaborasi.
“Selaru jadi contoh bahwa kerja lintas sektor bisa wujudkan hasil konkret. Target kita tahun depan: zero stunting,” tegas Laiyan.
Ia juga menyoroti meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai faktor penting. “Ada perubahan mindset. Warga kini makin paham pentingnya gizi dan peran keluarga dalam tumbuh kembang anak,” ujarnya.
Langkah percepatan penanganan stunting ini merupakan bagian dari komitmen Bupati Ricky J. Jauwerissa dan Wakil Bupati Juliana Ch. Ratuanak dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah terluar.
Selaru kini menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah, PKK, tenaga kesehatan, dan masyarakat mampu menghasilkan perubahan nyata dalam pembangunan manusia di kawasan kepulauan perbatasan.(NS).
