JURNALMALUKU – Kekayaan sumber daya laut di kawasan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), menyimpan peluang besar bagi pengembangan ekonomi bahari. Namun, potensi tersebut membutuhkan pengelolaan yang seimbang agar kepentingan ekonomi masyarakat tidak mengorbankan kelestarian ekosistem laut.
Kawasan dengan luas kurang lebih 325.238,02 hektare yang mencakup Kecamatan Wetar Barat dan sebagian Kecamatan Wetar Utara ini memiliki ekosistem laut yang relatif alami. Keanekaragaman hayati, daerah pemijahan, serta jalur migrasi ikan menjadi kekayaan ekologis yang perlu dilindungi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
Di balik potensi tersebut, terdapat tantangan pengelolaan yang tidak sederhana. Aktivitas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) oleh nelayan dari luar Provinsi Maluku menjadi salah satu ancaman yang membutuhkan perhatian serius. Pengawasan kawasan dan koordinasi lintas sektor diperlukan agar pemanfaatan sumber daya laut tetap terkendali.
Di sisi lain, kawasan Wetar Barat memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari. Salah satunya melalui potensi lintasan kapal wisata liveaboard yang dapat membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong keterlibatan masyarakat pesisir dalam kegiatan pariwisata berbasis lingkungan.
- Advertisement -
Peluang konservasi dan ekonomi tersebut menjadi dasar penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Wetar Barat untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen ini diarahkan menjadi pedoman pengelolaan yang memuat program konkret, terukur, serta memiliki kepastian pembiayaan, dengan memperhatikan aspek tata kelola kawasan, keberlanjutan ekologis, dan sosial ekonomi masyarakat.
Perwakilan Yayasan Konservasi Indonesia, Arista E. Benu, menjelaskan bahwa proses pembentukan kawasan konservasi telah dimulai sejak 2022 melalui serangkaian kajian ekologi, potensi kelautan dan perikanan, serta kondisi sosial masyarakat. Kajian tersebut juga memperhatikan kearifan lokal, termasuk praktik sasi yang selama ini menjadi bagian dari tradisi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam.
Kawasan tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 Tahun 2025 tertanggal 31 Desember 2025. Dalam proses penyusunan rencana pengelolaan, keterlibatan masyarakat dinilai penting agar kebijakan konservasi tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Ali Tauleka, A.Pi., M.Si., menekankan pentingnya lima aspek dalam penyusunan dokumen, yakni akurasi data, kejelasan perencanaan, partisipasi masyarakat, pengawasan dan kepatuhan, serta keberlanjutan pembiayaan. Ia juga mendorong agar program pengelolaan kawasan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten MBD sehingga pelaksanaannya terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten MBD menempatkan pengelolaan kawasan konservasi sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan potensi unggulan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati MBD yang dibacakan Sekretaris Daerah Eduard J. S. Davidz pada Konsultasi Publik Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Wetar Barat di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, Rabu (11/11/2026).
Arah pengelolaan tersebut sejalan dengan misi ketiga dan kelima pembangunan Kabupaten MBD, khususnya pengembangan potensi unggulan daerah serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Optimalisasi wisata bahari dan penguatan kearifan lokal seperti sasi diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perlindungan ekosistem laut.
Dengan demikian, tantangan utama pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Wetar Barat bukan sekadar menjaga luas wilayah laut yang telah ditetapkan, melainkan memastikan seluruh potensi di dalamnya dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Keseimbangan antara konservasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat akan menentukan sejauh mana kawasan ini mampu menjadi kekuatan ekologis sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi bahari bagi MBD.(JM-EA).