JURNALMALUKU – Ketua Gerakan Mahasiswa MBD (GEMA MBD), Krisandy Patrik Laurika, mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala SPPG MBD beserta tim ahli gizi dan akuntan yang terlibat dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Desakan tersebut disampaikan Krisandy saat memberikan keterangan kepada media ini di Ambon, Jumat (27/02/2026), menyusul beredarnya foto-foto di platform media sosial yang memperlihatkan kondisi menu MBG yang diduga telah busuk sebelum dikonsumsi penerima manfaat.
Menurut Krisandy, temuan tersebut memicu kekhawatiran serius di tengah masyarakat. Pasalnya, program MBG sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok penerima manfaat.
“Menu yang ditemukan dalam kondisi busuk ini bukan hanya bentuk kelalaian dalam pengelolaan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Ini persoalan serius yang tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.
Ia menambahkan, peristiwa serupa disebut bukan kali pertama terjadi di wilayah MBD. Karena itu, pihaknya menilai evaluasi menyeluruh menjadi langkah mendesak guna mencegah kejadian berulang.
GEMA MBD juga menyoroti peran tenaga ahli gizi yang semestinya bertanggung jawab atas pengawasan kualitas bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyusunan menu sesuai standar keamanan pangan.
“Ahli gizi memiliki peran penting dalam menjamin mutu makanan. Jika makanan sampai dalam kondisi tidak layak konsumsi, maka perlu ditinjau kembali bagaimana sistem pengawasan dan pelaksanaannya,” ujar Krisandy.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya menyasar aspek teknis di lapangan, tetapi juga harus menyentuh sistem kontrol mutu yang diterapkan dalam program tersebut.
Selain aspek kualitas pangan, GEMA MBD turut meminta agar akuntan atau pihak yang mengelola keuangan program dilibatkan dalam proses evaluasi. Hal ini berkaitan dengan dugaan bahwa persoalan kualitas makanan bisa saja berakar pada pengelolaan anggaran yang tidak optimal.
“Jika ada kesalahan dalam alokasi atau penggunaan dana, dampaknya bisa berujung pada pemilihan bahan baku yang tidak memenuhi standar atau lemahnya sistem distribusi dan penyimpanan,” jelasnya.
GEMA MBD menilai transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi faktor penting untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan awal tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan pangan.
Secara keseluruhan, GEMA MBD meminta pemerintah daerah dan pihak terkait segera melakukan evaluasi serius yang melibatkan dua pihak kunci, yakni Kepala SPPG MBD serta seluruh ahli gizi dan akuntan yang terlibat dalam pelaksanaan program.
“Kami mendesak adanya evaluasi menyeluruh demi menjamin program MBG benar-benar memberi manfaat yang baik bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan risiko kesehatan,” tutup Krisandy.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG MBD belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut. (JM–AL).
