JURNALMALUKU – Kerusakan jalan yang menghubungkan Desa Lolotuara, Yamluli, dan Sera di Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi jalan yang memprihatinkan tersebut berdampak langsung pada aktivitas dan mobilitas masyarakat setempat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) MBD, Simon Dahoklory, S.Sos., M.Si, saat dimintai keterangan oleh wartawan media ini pada Selasa (31/03/2026), menjelaskan bahwa proses pembangunan jalan tersebut telah melalui tahapan survei dan kini berada pada tahap perencanaan lanjutan.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menindaklanjuti kondisi jalan di Pulau Lakor dengan menyusun dokumen perencanaan yang saat ini sedang dipersiapkan untuk masuk ke tahap tender.
- Ads -
“Terkait pembangunan jalan di Lakor, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini sudah dilakukan survei dan telah ditindaklanjuti dalam perencanaan. Saat ini pekerjaannya sudah ada pada tahapan proses untuk ditenderkan. Jadi, ketika seluruh proses perencanaan telah selesai, maka akan dilakukan tender. Kita berharap dalam waktu dekat tidak ada hambatan sehingga proses tender dapat segera dilaksanakan,” ungkap Dahoklory.
Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang saat ini dihadapkan pada kebijakan efisiensi, baik di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hal tersebut menyebabkan tidak semua program pembangunan dapat terakomodasi secara maksimal.
“Kita semua tahu bahwa kondisi keuangan negara, provinsi, bahkan kabupaten/kota saat ini dihadapkan pada efisiensi. Sehingga memang ada kegiatan yang tidak dapat diakomodir. Namun untuk pembangunan jalan di Pulau Lakor, itu sudah masuk dalam tahap survei dan persiapan dokumen perencanaan untuk ditenderkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dahoklory mengimbau masyarakat setempat untuk tidak hanya bergantung sepenuhnya pada pemerintah, tetapi juga dapat mengambil langkah-langkah sementara guna mengatasi kendala aksesibilitas.
- Ads -
Ia menyarankan adanya inisiatif dari pemerintah desa, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat untuk membangun fasilitas darurat di titik-titik jalan yang rusak, seperti jembatan sementara, guna mendukung kelancaran aktivitas warga.
“Kami berharap ada perhatian bersama. Mungkin sebelum masuk tahap tender, bisa ada upaya dari masyarakat setempat, khususnya kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk membuat jembatan darurat atau solusi sementara di titik-titik yang rusak. Ini penting agar aktivitas masyarakat tetap berjalan sambil menunggu proses pembangunan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa langkah kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar dampak kerusakan jalan tidak semakin menghambat kehidupan sosial dan ekonomi warga di Pulau Lakor.
Dengan adanya rencana tender dalam waktu dekat, masyarakat diharapkan dapat bersabar sekaligus berpartisipasi aktif dalam menjaga akses sementara, hingga pembangunan jalan tersebut dapat direalisasikan secara menyeluruh. (JM–AL).
- Ads -
