JURNALMALUKU-SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku (Pamalu) mengelar kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka perkembangan industri Migas Tahun 2022, di Provinsi Maluku, di Hotel Santika Premiere Ambon, Senin (17/10/2022).
Kegiatan yang bertajuk “Mewujudkan Insentif Non Fisikal Daerah Sebagai Stimulan Investasi Ketahanan Energi” Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) siap mendukung pembangunan Infrastruktur yang memadai untuk mendatangkan investor.
Hal ini dijelaskan, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) KKT Utha Kabalmay mengatakan, terkait dengan kegiatan hari ini kami mewakili pemerintah daerah, intinya adalah kita di daerah-daerah di maluku khususnya di kepulauan itu, potensi wilayah kita ini cukup besar salah satunya migas.
“Tapi sayangnya potensi-potensi ini, belum dapat kita kelola secara baik karena itu, sudah tentunya berpengaruh juga terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat,”ungkap Kabalmay.
Dirinya berharap, dengan kegiatan tadi, diminta untuk bagaimana kontribusi dukungan Pemda juga untuk menstimulus investasi di sektor mersi.
“Kita di tanimbar itu, kita tahu persis kita punya blok masela, memang dalam perencanaanya ini ditetapkan kurang lebih 2027 atau 2030 baru blok masela ini berproduksi, tetapi tahapannya itu sudah mulai jalan sekarang termasuk pembebasan lahan dan kedepan mungkin sampai kepada pembangunan konstruksi,”terangnya.
Kabalmay menambahkan, tahapan ini tentunya sudah membutuhkan lahan dan julukan tanah. Tadi di pertanyakan bahwa kita di tanimbar, kita tahu persis ada salah satu pulau kita pulau Nustual itu yang akan dijadikan pulau dimana akan dibangun pelabuhan LNG Blok Masela, bukan berarti bahwa masyarakat tidak mau melepaskan lahan atau pulau mereka, masyarakat tanimbar semua welcome untuk semua investasi yang masuk.
“tapi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita buka karpet merah sama seperti pak Gubernur bilang, tetapi hendaknya kita juga harus memahami regulasi yang ada disertai juga dengan kita bisa melihat, memperhatikan, juga hak-hak masyarakat tadi, jangan sampai di salah satunya kita membuka kartu merah untuk mempermudah investor untuk masuk tetapi kita tidak memperhatikan hak-hak masyarakat dan itu bisa terjadi konflik di lapangan,”tegas Kabalmay.
Dirinya mengatakan, kita di tanimbar kemarin, ada sedikit reaksi dari masyarakat ada yang demo sampai di jakarta sampai membuat Wakil Ketua DPD turun kemarin ke saumlaki untuk melihat secara langsung.
“Itu bukan berarti bahwa masyarakat melakukan penolakan terhadap pembangunan itu, tetapi yang terjadi adalah karena harga tanah yang memang dilihat, tidak sesuai sama sekali yang berdasarkan keputusan pengadilan di saumlaki itu kalau tidak salah Rp.178.000, dan kalau tidak salah harga yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah itu Rp.14.000, sehingga itu yang membuat masyarakat juga tidak menerima dan kita juga pemerintah daerah jadi persoalan karena harga tanah yang terlalu kecil,”tutur Kabalmay.
Kadis Bappeda ini menyampaikan, kalau harga tanah itu wajar dan layak, sudah tentunya masyarakat tidak akan menghambat, karena kita tahu persis bahwa masyarakat juga ingin untuk segera ada investasi yang masuk, sehingga mereka juga dengan investasi masuk, pasti pendapatan masyarakat juga meningkat karena ada dampak tidak langsung, termasuk juga membuka lapangan kerja juga buat basudara atau masyarakat kita disana.
“Jadi intinya tadi kita pemda kepulauan tanimbar sangat mendukung dengan dukungan infrastruktur karena sebuah investor ketika masuk ke satu daerah harus melihat dulu ada ngga, infrastruktur di kota itu, mendukung tidak, minimal misalnya ada ada orang yang ingin menanam investasi disana dia akan melihat transportasi apa yang bisa digunakan,”katanya.
Oleh karena itu, kata Kadis Bappeda, 10 tahun yang lalu, kita sudah menyiapkan infrastruktur bandara, kita lepaskan 350 hektar itu jauh sebelumnya, kita menghibakan oleh Kementerian Perhubungan.
“Karena itu Kementerian Perhubungan akan membangun bandara kita yang nantinya bertaraf internasional, sehingga kemarin Presiden RI melakukan kunjungan di beberapa daerah, kita lebih layak sebenarnya, itu yang disampaikan Presiden ke Pj Bupati KKT,”ujarnya.
Kalau kita tidak siap, ungkap Kabalmay, dengan infrastruktur dan sebagainya, mungkin blok masela ini pengolahannya di daerah lain karena kita tidak siap.
Dirinya juga menyambut, hadirnya Blok Masela, kamipun telah melakukan kebijakan penyediaan sumber daya manusia dengan menyiapkan tenaga teknis, pembinaan tenaga dan penyiapan tenaga non-teknis.
“Penyiapan tenaga teknis dilakukan dengan memberikan bantuan beasiswa Ikatan Belajar kepada 143 siswa yang dikirim untuk melanjutkan pendidikan pada PEM Akamigas Cepu sejak tahun 2016 hingga 2021. Selanjutnya para lulusan Akamigas tersebut dibina oleh kontraktor yang bekerja sama dengan SKK migas diantaranya: Pertamina hulu energi, Premier Oil, PT. Medco E & P Indonesia, PT. Pertamina EP, Petrochina dan Kangean,”tuturnya.
Dirinya menandaskan, selain itu, kami juga menyiapkan tenaga non-teknis atas kerja sama Pemerintah Daerah dengan Kementerian Tenaga Kerja RI untuk merencanakan pembangunan Pusat Pelatihan Tenaga Kerja dipelbagai bidang seperti perbengkelan dan pertukangan maupun yang lainnya.
Untuk diketahui kegitan ini dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, yang diwakili Asisten I Setda Maluku Samuel Huwae, turut hadir Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku Subagyo, Forkopimda Maluku, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Abdul Haris, Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Mukti Keliobas, Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar (KKT) Daniel Indey didampingi Kepala Bappeda Utha Kabalmay.(JM.ES).