JURNALMALUKU – Upaya memperkuat persatuan dan kesadaran kebangsaan kembali digaungkan melalui kegiatan Workshop Semangat Kebangsaan yang diselenggarakan oleh BAINTELKAM POLRI. Kegiatan ini menjadi forum penting yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat, mulai dari aliansi, komunitas, hingga organisasi kepemudaan dari seluruh Indonesia, dalam rangka membahas tantangan kebangsaan secara komprehensif.
Dalam konteks Indonesia yang majemuk dan menghadapi berbagai dinamika sosial-politik, forum ini tidak hanya menjadi ruang seremonial, tetapi juga wadah dialektika gagasan, kritik konstruktif, serta pertukaran perspektif antar daerah. Salah satu delegasi yang cukup menonjol dalam forum ini adalah perwakilan dari Maluku yang terdiri atas lima pemuda dari latar belakang Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berbeda, yakni M. Basyir Tuhepaly, Aswad Lesnussa, Sofyan Tatroman Seknun, Yandi Wagola, dan Rifaha Rizwanul Hakim.
Kehadiran delegasi Maluku membawa warna tersendiri dalam diskursus kebangsaan. Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang terkait konflik sosial dan rekonsiliasi, Maluku menjadi representasi penting dalam membicarakan isu persatuan, stabilitas keamanan, serta keadilan pembangunan.
Dalam sesi diskusi, M. Basyir Tuhepaly secara tegas mengangkat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat Maluku. Ia menyoroti pentingnya evaluasi kinerja Polda Maluku sebagai bagian dari upaya reformasi institusi kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Lebih lanjut, Basyir juga menegaskan sikap penolakan terhadap narasi dan eksistensi RMS (Republik Maluku Selatan) yang dinilai berpotensi merusak harmoni sosial serta mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menekankan bahwa masyarakat Maluku saat ini lebih memilih jalan damai, persaudaraan, dan pembangunan sebagai orientasi masa depan daerah.
Selain itu, ia juga mengangkat persoalan akses pelayanan Polri yang dinilai belum merata, khususnya di wilayah-wilayah terpencil di Maluku. Kondisi geografis kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan kehadiran negara melalui institusi kepolisian dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong pendekatan pelayanan yang lebih adaptif, humanis, dan berbasis kebutuhan lokal.
Sementara itu, dalam sesi materi bertajuk “Membangun dan Memperkokoh Kebangsaan”, Aswad Lesnussa mengangkat isu yang tidak kalah fundamental, yakni ketimpangan cara pandang negara terhadap pembangunan nasional. Ia menilai bahwa selama ini Indonesia masih cenderung dilihat dari perspektif Indonesia Barat, sementara kawasan Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua belum mendapatkan perhatian yang setara.
Menurut Aswad, semangat kebangsaan tidak cukup hanya diwacanakan dalam forum-forum formal, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa kehadiran negara harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Secara khusus, ia menyoroti sektor pendidikan sebagai sektor paling krusial yang membutuhkan intervensi serius dari negara. Ketimpangan akses, keterbatasan infrastruktur, hingga kualitas tenaga pendidik menjadi persoalan nyata yang masih dihadapi masyarakat Maluku.
“Maluku tidak butuh MBG, melainkan pendidikan gratis yang benar-benar bisa diakses oleh seluruh masyarakat,” tegas Aswad dalam forum tersebut.
Pernyataan ini menjadi kritik terbuka terhadap arah kebijakan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan fundamental masyarakat di daerah. Bagi Aswad, pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, sekaligus menjadi fondasi dalam memperkuat kebangsaan dari akar rumput.
Diskursus yang berkembang dalam workshop ini menunjukkan bahwa generasi muda tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi telah bertransformasi menjadi subjek yang aktif dalam merumuskan arah masa depan bangsa. Delegasi Maluku, dengan berbagai gagasan yang disampaikan, memperlihatkan bahwa daerah tidak hanya membawa persoalan, tetapi juga menawarkan solusi dan perspektif yang relevan bagi pembangunan nasional.
Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan mampu melahirkan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan di daerah masing-masing. Semangat kebangsaan yang dibangun dalam forum ini diharapkan menjadi energi kolektif dalam menjaga keutuhan NKRI, memperkuat solidaritas antar daerah, serta mendorong terwujudnya Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial. (JM–AL).
