JURNALMALUKU – Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar membangun komunikasi dengan pemerintah pusat mulai berbuah konkret. Sepanjang 2026, sejumlah program pembangunan dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat disebut mengucurkan dukungan anggaran untuk Tanimbar dengan total mencapai Rp138 miliar.
Nilai tersebut belum termasuk potensi tambahan dari Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) tahap II yang kini masih dalam proses verifikasi. Jika seluruh usulan terealisasi, total dukungan anggaran pemerintah pusat untuk Tanimbar berpotensi mencapai sekitar Rp200 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Abraham Jaolat, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari komunikasi yang terus dibangun Bupati Kepulauan Tanimbar dengan kementerian dan lembaga di Jakarta.
“Beta mau menyampaikan saja bahwa selama ini kan Bupati beliau jalan ke Jakarta, itu beliau mencoba untuk membangun komunikasi dengan pihak kementerian, lembaga supaya Tanimbar bisa mendapatkan Anggaran dari APBN dan puji Tuhan di Tahun ini 2026, kementerian PU menganggarkan anggaran cukup besar kepada Pemerintah Daerah,” tegas Jaolat saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/10/2026).
Menurut Jaolat, dukungan tersebut tersebar pada sejumlah sektor strategis, mulai dari irigasi, air minum, jalan, perumahan hingga penataan ruang.
Salah satu program dengan nilai anggaran terbesar adalah Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) melalui Direktorat Sumber Daya Air dan Balai Sungai Maluku.
“Pertama adalah Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) walaupun tahun kemarin kita sudah dapat tapi tahun ini juga kita dapat,” kata Jaolat.
Untuk JIAT tahap pertama, terdapat 19 titik yang tersebar di berbagai desa dengan total anggaran mencapai Rp49 miliar.
Tidak berhenti di sana, Pemkab Tanimbar kembali mengusulkan JIAT tahap II. Usulan tersebut mencakup hampir 60 titik dan saat ini masih dalam proses verifikasi Balai.
Potensi anggaran tahap II diperkirakan berada pada kisaran Rp40 miliar hingga Rp60 miliar.
“Jadi itu kalau semua dapat maka untuk JIAT dari Direktorat Sumber Daya Air melalui Balai Sungai Maluku bisa mencapai 100 miliar,” tegasnya.
Dengan demikian, jika tahap II seluruhnya disetujui, total dukungan JIAT untuk Tanimbar berpotensi menyentuh Rp100 miliar.
Air Minum dan Infrastruktur Jalan Ikut Didorong
Selain irigasi, sektor penyediaan air minum juga mendapatkan dukungan signifikan.
Melalui Balai Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Tanimbar memperoleh anggaran sekitar Rp28 miliar untuk program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Program tersebut, kata Jaolat, sementara dikerjakan di kawasan Bomaki.
Sementara pada sektor konektivitas, dukungan datang melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.
Untuk ruas Mang Kawar, Tanimbar memperoleh anggaran sekitar Rp25 miliar. Sedangkan ruas Lingat-Fursui mendapatkan dukungan sekitar Rp17 miliar.
“Kemudian ada ruas Lingat-Fursui itu juga tahun ini dengan total 17 miliar sehingga lihat saja dari 17-25 sudah 42 miliar,” ujar Jaolat.
Dua ruas tersebut saja menyumbang sekitar Rp42 miliar dalam dukungan anggaran pembangunan infrastruktur jalan.
Dukungan pemerintah pusat juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui sektor perumahan.
Melalui Kementerian PKP, Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapatkan bantuan sebanyak 845 unit rumah yang tersebar di sejumlah desa.
Dengan asumsi bantuan sekitar Rp20 juta per unit, nilai dukungan tersebut mencapai sekitar Rp16,9 miliar.
“Untuk perumahan kita terbesar kedua di Maluku,” ungkap Jaolat.
Selain itu, Kementerian ATR juga memberikan dukungan untuk penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Mathilda Batlayeri dengan nilai anggaran yang diperkirakan mencapai Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.
Jika seluruh program tersebut dihitung, Jaolat menyebut total dukungan anggaran yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari pemerintah pusat pada 2026 telah berada di angka Rp138 miliar.
“Itu yang kita dapat di tahun 2026, 138 miliar, belum ditambah dengan JIAT tahap dua, kalau JIAT tahap dua masuk lagi berarti ada diangka 200 miliar,” ujarnya.
Ia menilai capaian tersebut penting bagi Tanimbar mengingat kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Dukungan APBN, menurutnya, menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Kita membantu pak Bupati dalam proses-proses pembangunan karena kalau kita mengharapkan cela fiskal di kabupaten kan kecil, dengan perjuangan Pak Bupati ke Jakarta membangun komunikasi dengan Kementerian ya hasil kita mendapatkan itu,” kata Jaolat.
Namun, komunikasi di tingkat kebijakan tidak cukup tanpa dukungan teknis dari pemerintah daerah. Karena itu, Dinas PUPR memastikan berbagai persyaratan teknis dipenuhi agar program yang diperjuangkan di tingkat pusat dapat direalisasikan.
“Kita dinas teknis mendukung dengan persyaratan teknis, ketika pak Bupati lewat level kebijakan masuk di kita, kita support dengan teknis karena tidak mungkin kebijakan tapi kalau teknis tidak diikuti ya tidak akan dapat,” jelasnya.
“Kita ikuti dengan teknis ya alhasil mendapatkan dana yang cukup demi kemajuan Bumi Duan Lolat ini,” sambungnya.
Jaolat juga menyebut posisi Tanimbar cukup kuat dalam sejumlah program pemerintah pusat pada 2026.
“Untuk perumahan kita terbesar kedua di Maluku untuk JIAT kita malah nomor satu, di air juga kita terbesar 28 miliar, Tual di bawah 28 itu untuk besaran anggarannya jadi untuk kementerian PU Tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Tanimbar Unggul,” pungkasnya.
Deretan dukungan tersebut mencakup pembangunan irigasi, air minum, jalan, perumahan dan penataan ruang.
Jika JIAT tahap II terealisasi sesuai usulan, total dukungan anggaran pusat yang saat ini disebut mencapai Rp138 miliar berpotensi meningkat hingga sekitar Rp200 miliar.
Bagi Pemkab Tanimbar, capaian tersebut menjadi bagian dari strategi memperbesar porsi dukungan pemerintah pusat untuk menjawab kebutuhan pembangunan di Bumi Duan Lolat, di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.(JM-ES).