JURNALMALUKU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, John Laipeny, mengungkapkan bahwa kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di wilayah Kisar, Leti, dan sekitarnya dipicu oleh kesalahan perhitungan kondisi cuaca dalam proses distribusi.
Laipeny menjelaskan, sejak awal pihak distributor dinilai keliru memperkirakan cuaca ekstrem, khususnya tingginya gelombang laut. Akibatnya, kapal pengangkut BBM tidak dapat melakukan sandar dan bongkar muat di pelabuhan tujuan sebagaimana direncanakan.
“Kesalahan itu terjadi sejak perhitungan cuaca di Ambon. Gelombang laut diperkirakan aman, padahal kenyataannya sangat tinggi. Kapal tidak bisa sandar di Leti, lalu dialihkan ke Kisar. Namun setibanya di Kisar, kondisi cuaca juga tidak memungkinkan untuk bongkar muat,” ujar John Laipeny kepada wartawan di DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang (Karpan), Senin (26/1/2026).
Ia menambahkan, kapal pengangkut BBM tersebut terpaksa berlabuh selama beberapa hari sambil menunggu cuaca membaik. Kondisi ini berdampak langsung pada menipisnya stok BBM di wilayah terdampak, hingga menyebabkan kelangkaan yang dirasakan masyarakat selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu.
“Begitu kapal berhasil bongkar, BBM langsung tersedia. Ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan pada ketersediaan, tetapi pada distribusi yang terhambat akibat cuaca,” tegasnya.
Selain BBM, Laipeny juga menyoroti masalah serupa dalam distribusi beras oleh Bulog. Saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Moa, ia menemukan kondisi pasokan beras yang mulai menipis di pasar, sehingga masyarakat terpaksa menerapkan sistem jatah.
“Bukan hanya Pertamina yang perlu dievaluasi, Bulog juga. Di Moa, beras sudah mulai langka dan masyarakat menahan stok. Ini terjadi karena kesalahan muat serta keterlambatan pengiriman akibat cuaca buruk,” ungkapnya.
Menurut Laipeny, peringatan cuaca ekstrem dari BMKG seharusnya dijadikan acuan utama oleh Pertamina dan Bulog untuk mengantisipasi distribusi logistik lebih dini, khususnya ke wilayah kepulauan yang rawan terdampak cuaca buruk seperti Leti, Kisar, Lakor, dan wilayah sekitarnya.
“Ini menjadi catatan penting. Pertamina dan Bulog harus lebih sigap, termasuk berkoordinasi dengan operator pelabuhan agar distribusi dilakukan lebih awal sebelum cuaca memburuk,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa Komisi II DPRD Maluku akan terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi logistik, agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan kebutuhan dasar masyarakat kepulauan tetap terpenuhi meski di tengah cuaca ekstrem. (JM–AL).
