JURNALMALUKU – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan tata kelola perizinan serta penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Penegasan tersebut disampaikan Benhur usai rapat kerja gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Provinsi Maluku bersama 10 mitra kerja, yang membahas laporan realisasi serapan PAD Tahun Anggaran 2025, pada Senin (26/1/2026).
Menurut Benhur, salah satu persoalan yang kerap ditemui adalah proses perizinan yang belum sepenuhnya tuntas, sementara aktivitas investasi sudah berjalan. Meski demikian, ia mengapresiasi itikad baik para investor yang telah menyetor kontribusi PAD tahap pertama dan hanya meminta penundaan pembayaran lanjutan hingga April 2026.
“Kita harus bersyukur karena pengelolaan ini sudah berjalan dan sudah ada setoran tahap pertama. Mereka hanya meminta penundaan sampai April. Yang penting barangnya ada, karena kalau tidak ada, ceritanya akan berbeda,” ujar Benhur.
Ia menekankan bahwa seluruh proses pengelolaan harus dilakukan secara tertib, profesional, dan sesuai aturan agar benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. Benhur menilai, adanya perbedaan positif dibandingkan periode sebelumnya menunjukkan kemajuan yang patut terus didorong, khususnya ke arah ekspansi usaha.
“Kita melihat sudah ada kemajuan, dan kita berharap kemajuan itu bisa mendorong ekspansi ke depan, termasuk pengelolaan yang dipisahkan maupun yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Benhur juga menyinggung potensi sektor-sektor strategis, seperti pengelolaan sumber daya alam, yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan PAD. Untuk itu, DPRD Provinsi Maluku mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengkaji persoalan tersebut secara lebih mendalam dan komprehensif.
“Kita akan mempertimbangkan pembentukan pansus secara baik. Ini sesuatu yang strategis karena sudah dimulai sejak tahun lalu, dan sekarang kita fokus pada langkah-langkah praktis di tahun berjalan,” jelasnya.
Benhur menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah ditetapkan, sehingga tantangan utama saat ini berada pada tahap pelaksanaan dan eksekusi. Ia berharap tidak ada lagi hambatan administratif yang berlarut-larut dan dijadikan alasan di kemudian hari.
“Kita ingin semua proses berjalan dengan baik dan terintegrasi antar-OPD, sehingga apa yang menjadi harapan bersama bisa dibuktikan dengan setoran PAD yang maksimal,” pungkas Benhur. (JM–AL).
