JURNALMALUKU–Komisi III DPRD Provinsi Maluku mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan performa dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2026. Desakan ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, Saat di Wawancara Awak Media usai rapat bersama sejumlah mitra kerja di Gedung DPRD Maluku, Rabu (19/11/2025).
Wajo menjelaskan bahwa perhatian utama Komisi III saat ini tertuju pada kinerja Bank Maluku–Malut. Tahun 2025, bank daerah tersebut mencatat setoran dividen sekitar Rp51 miliar. Komisi III pun menargetkan adanya peningkatan signifikan pada tahun berikutnya.
“Tahun depan kami minta minimal naik 20 persen dari realisasi tahun ini. Itu sudah menjadi komitmen bersama,” tegas Wajo.
Selain itu, Komisi III turut menyoroti kondisi BUMD Pancakarya dan MEA yang hingga kini masih memiliki tanggungan utang cukup besar. Wajo menyebut kedua BUMD tersebut harus memprioritaskan penyelesaian utang dan mulai mengurangi ketergantungan pada hibah dari pemerintah daerah.
“BUMD tidak boleh terus-menerus bergantung pada hibah. Mereka harus mandiri dan mampu memberikan manfaat finansial bagi daerah,” ujarnya.
Komisi III juga menetapkan target baru bagi pengelolaan Dok Wayame. Jika tahun 2025 kontribusi berada di kisaran Rp500 miliar, maka target PAD tahun 2026 dinaikkan menjadi Rp750 miliar.
Tak hanya itu, Komisi III ikut mendorong Dinas Pendapatan Daerah untuk mempercepat penerapan digitalisasi sistem pemungutan retribusi, terutama di sektor parkir dan layanan publik lainnya, demi meningkatkan transparansi serta efisiensi.
“Penarikan retribusi harus melalui sistem elektronik. Itu menjadi tuntutan kami agar prosesnya lebih akurat dan transparan,” tutup Wajo. (JM–AL).
