JURNALMALUKU – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menemukan berbagai persoalan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) saat melakukan kegiatan pengawasan di daerah tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saodah Tethool, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan melalui kunjungan langsung ke sejumlah sekolah serta rapat bersama kepala sekolah dan dewan guru.
Dalam pengawasan itu, Komisi IV menemukan sejumlah persoalan serius, mulai dari kondisi infrastruktur sekolah, kesejahteraan guru, hingga persoalan status kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
- Ads -
Salah satu temuan utama adalah kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan. Di antaranya, SMA Negeri 1 SBB yang telah berdiri selama 45 tahun namun belum pernah dibangun ulang, bahkan mengalami kerusakan akibat gempa bumi.
“Mereka mengusulkan pembangunan gedung baru karena kondisi bangunan yang sudah tidak layak. Namun, anggaran dari pemerintah pusat saat ini hanya tersedia untuk program rehabilitasi, bukan pembangunan baru. Selain itu, sekolah juga membutuhkan tambahan ruang kelas, ruang guru, aula, serta pagar,” ujar Saodah saat menyampaikan laporan hasil pengawasan di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (3/3/2025).
Selain persoalan infrastruktur, kesejahteraan guru juga menjadi perhatian, khususnya terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hingga kini belum dicairkan akibat kurangnya koordinasi administratif di tingkat sekolah.
Komisi IV mendorong agar data administrasi segera dimantapkan sehingga proses pencairan TPP dapat dilakukan secara kolektif dan tepat waktu.
- Ads -
Masalah lainnya adalah banyak kepala sekolah yang hingga kini masih berstatus Plt, termasuk di SMA Siwalima. Menurut Saodah, penetapan kepala sekolah definitif menjadi hal yang mendesak agar proses pendidikan berjalan lebih optimal.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi yang baru agar seluruh kepala sekolah yang masih berstatus Plt segera didefinitifkan,” tegas Saodah.
Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal upaya peningkatan mutu pendidikan di Maluku, khususnya di wilayah-wilayah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.(JM.ES).
