JURNALMALUKU – Dugaan maladministrasi dalam proses pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kembali mencuat di Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan. Ketua Pemuda Desa Ilngei, Basilius Batbual dengan tegas meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar segera mengevaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ilngei yang dinilai tidak transparan dan tidak aspiratif terhadap suara masyarakat kecil.
Dalam keterangannya kepada media ini pada Senin (30/6/2025), Batbual menyatakan bahwa sejumlah warga miskin dan para janda yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat BLT, tiba-tiba diganti tanpa penjelasan jelas, bahkan tanpa musyawarah terbuka bersama warga.
“Kami menerima banyak aduan langsung dari masyarakat, terutama para ibu janda dan keluarga kurang mampu. Mereka kecewa karena tiba-tiba nama mereka hilang dari daftar penerima BLT, padahal kondisi mereka belum berubah secara ekonomi. Ini mencederai rasa keadilan sosial di tengah masyarakat,” ujar Batbual yang akrab disapa Fino.
Menurutnya, tindakan sepihak dalam pendataan ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan kecemburuan antarwarga, terutama ketika nama-nama baru yang muncul justru tidak sepenuhnya mewakili kategori miskin ekstrem.
Lebih lanjut, Batbual menyayangkan sikap BPD yang dinilainya lemah dalam mengawasi kebijakan dan pelaksanaan program-program sosial di desa, termasuk distribusi BLT yang menjadi hak masyarakat paling rentan.
“BPD seharusnya menjadi corong aspirasi warga dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah desa dijalankan secara adil dan terbuka. Namun yang terjadi justru sebaliknya suara rakyat diabaikan, dan keputusan-keputusan penting dibuat secara tertutup,” tegasnya.
Ia meminta agar Pemerintah Daerah melalui Inspektorat maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) segera turun tangan melakukan audit sosial dan evaluasi menyeluruh terhadap proses validasi data calon penerima bantuan sosial di Desa Ilngei.
“Kami tidak ingin masalah ini dibiarkan berlarut-larut. Jika tidak segera diselesaikan secara objektif, dikhawatirkan akan memicu konflik horizontal,” tambah Batbual.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPD Ilngei maupun Pemerintah Desa terkait tudingan tersebut. Media ini masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi berimbang.(JM.ES).
