JURNALMALUKU-Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur tahun 2021.
Rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury di dampingi oleh Wakil Ketua Rasyad Effendi Latuconsina, Abdul Azis Sangkala dan Melkianus Sairdekut, beserta sejumlah anggota dewan, Penjabat Sekda Maluku Sadali Le dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Maluku.
Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dalam sambutanya menjelaskan, merasa bersyukur atas kemitraan pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Maluku, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pembangunan di tahun 2021.
“Berbagai indikator pembangunan, menunjukkan perbaikan ekonomi tumbuh sebesar 5, 33 persen. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti penurunan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 6,93 persen dari 7,57 persen, tingkat kemiskinan turun secara signifikan dari 17,99 persen menjadi 16,30 persen,”terang Orno dalam sambutanya di Baileo Rakyat-Karpan, Senin (11/4/2022).
Wagub menambahkan, bahkan penurunan kemiskinan tersebut yang terbesar selama 10 tahun terakhir dan terbesar pula diantara seluruh provinsi di Indonesia.
“Sedangkan untuk indeks pembangunan manusia meningkat dari 69,49 persen menjadi 69,71 persen dan dimensi standar hidup layak meningkat dari 8,73 juta rupiah per tahun menjadi 8,77 juta rupiah tahun,”katanya.
Dirinya menuturkan, berbagai kemajuan yang dicapai tidak terlepas dari upaya bersama menetapkan APBD 2021 sebagai salah satu instrumen penggerak pembangunan. Dimana pendapatan daerah ditetapkan sebesar 3,30 triliun rupiah terealisasi sebesar 3,27 triliun rupiah atau 98,91 persen. Sementara pada sisi belanja daerah ditetapkan sebesar 4,15 triliun rupiah, terealisasi sebesar 3,82 triliun rupiah atau 91,95 persen. Selanjutnya sisi pembiayaan terdapat pembiayaan neto sebesar Rp. 846,383 miliard atau 99,92 persen.
“APBD yang telah disampaikan di atas seluruhnya telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh opd lingkup provinsi Maluku,” tegasnya.
Setelah penyerahan, dewan akan membahas secara internal terhadap dokumen laporan tersebut. “Untuk itu, rekomendasi yang konstruktif sangat diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemajuan daerah melalui peningkatan di bidang politik ekonomi dan sosial budaya,”tutupnya.
Di kesempatan yang sama Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury menyatakan dewan akan membahas dokumen LKPJ dan akan menghasilkan rekomendasi dewan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
“Terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah sepanjang tahun 2021, baik masukkan yang disampaikan masyarakat, kegiatan reses, maupun pengawasan di seluruh kabupaten/kota akan digunakan secara maksimal sebagai landasan pihak dalam pembahasan LKPJ tahun anggaran 2021,”pungkas Wattimury.(JM.E).
