JURNALMALUKU – Menanggapi persoalan konflik yang terjadi di Maluku Tengah, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan bahwa persoalan keamanan adalah tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan.
“Urusan keamanan ini adalah urusan kita bersama. Sebagai stakeholder, kita semua memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, kami berharap Gubernur Maluku dapat mengambil langkah-langkah konkret. Kami juga mendesak Polda Maluku agar segera mengungkap persoalan ini secara tuntas,”ungkap Watubun kepada wartawan usai rapat paripurna di Baileo Rakyat-Karpan, Senin (28/4/2025).
Politisi PDI-P ini mengkritisi lambannya respons aparat keamanan dalam menyikapi situasi, seraya menekankan pentingnya negara hadir menjamin hak-hak sipil masyarakat.
“Jangan tunggu sampai ada pemalangan jalan di Tulehu atau kekacauan lainnya baru bergerak. Negara harus hadir lebih dulu untuk menjamin rasa aman masyarakat. Negara wajib melindungi hak-hak sipil warga. Jika sudah terjadi insiden, segera diungkap ke publik agar masyarakat tidak lagi bertanya-tanya atau berasumsi yang tidak-tidak,” tegasnya.
Dirinya menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. “Baik di Tulehu maupun di Tial, semua harus diusut secara adil. Karena pasti ada sebab, baru ada akibat. Kita tidak boleh melihat persoalan ini secara sepotong-sepotong,” katanya.
Benhur kembali mengingatkan bahwa penyelesaian konflik harus mengutamakan prinsip negara hukum yang menjamin hak-hak masyarakat secara adil dan tanpa tebang pilih.(JM.AL).
