JURNALMALUKU-Keputusan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka menunda pelaksanaan Kemah Bela Negara (KBN) Tingkat Nasional Tahun 2025 yang semula direncanakan berlangsung di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), memantik reaksi keras dari sejumlah tokoh daerah. Salah satunya datang dari Fredi Moses Ulemlem, advokat sekaligus aktivis asal MBD, yang menyampaikan kekecewaannya melalui surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Kwarnas.
Penundaan ini didasarkan pada surat Gubernur Maluku Nomor 400.5/7.16 tanggal 21 April 2025, yang meminta penjadwalan ulang dengan alasan keterbatasan infrastruktur, transportasi, akomodasi, dan sarana pendukung lainnya. Kwarnas pun merespons melalui surat resmi Nomor 0121-00-K tanggal 9 Mei 2025, menyatakan bahwa pelaksanaan KBN ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Fredi Ulemlem, dalam surat terbukanya yang ditulis pada 29 Mei 2025 dari Jakarta dan diunggah di akun Facebook pribadinya, menyatakan keberatan mendalam terhadap sikap Gubernur Maluku yang dianggap tidak mencerminkan semangat membangun dari wilayah-wilayah terluar Indonesia. “Kami anak daerah MBD merasa kecewa. Penundaan ini mencederai semangat dan kerja keras semua pihak yang telah mempersiapkan diri,” tulis Fredi.
Postingan surat terbuka tersebut telah dibagikan sebanyak 25 kali oleh warganet, menandakan tingginya dukungan atas suara yang disampaikan Fredi.
Sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Pattimura (S1 dan S2), Fredi menilai alasan yang digunakan oleh Gubernur Maluku tidak cukup kuat untuk membatalkan momentum nasional yang sangat penting bagi daerah seperti Maluku Barat Daya. “Keterbatasan bukan alasan untuk mundur. Justru itu menjadi alasan untuk membuktikan kesiapan dan daya juang kita sebagai bangsa,” tegasnya.
Fredi juga menegaskan bahwa kegiatan KBN bukan sekadar agenda Pramuka biasa, melainkan momen penting memperkuat nilai-nilai bela negara, persatuan, dan kebersamaan anak bangsa dari berbagai pelosok Indonesia. Menurutnya, Pulau Kisar sangat layak menjadi tuan rumah acara sebesar ini.
Ia menguraikan bahwa sejak awal penunjukan MBD sebagai tuan rumah, berbagai persiapan telah dilakukan oleh panitia dan jajaran Gerakan Pramuka daerah. “Keputusan ini tidak diambil sembarangan. Sudah melalui kajian panjang, observasi, dan evaluasi berbagai aspek,” ungkap Fredi.
Fredi pun meminta Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk turun tangan dan meninjau ulang keputusan penundaan ini. Ia menyebut bahwa negara harus hadir secara nyata di wilayah terluar seperti MBD, dan tidak boleh kalah oleh keterbatasan yang selalu menjadi alasan klasik.
Lebih jauh, Fredi menolak segala bentuk dalih yang berpotensi membatalkan kegiatan tersebut. “Kami percaya, jika pemerintah dan Kwarnas serius, maka semua tantangan dapat diatasi bersama. Ini bukan semata soal kesiapan fisik, tapi tentang keberanian memajukan pinggiran Indonesia,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Maluku, termasuk MBD, sudah beberapa kali menjadi tuan rumah kegiatan nasional meski dengan keterbatasan, dan semuanya berjalan lancar. “Pengalaman itu membuktikan, kita bisa. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan kuat dan dukungan teknis,” lanjutnya.
Fredi juga menyinggung bahwa selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Presiden Prabowo Subianto telah dua kali mengunjungi Kabupaten Maluku Barat Daya. Kunjungan pertama dilakukannya saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kenegaraan, dan yang kedua ketika hadir bersama para menteri koordinator serta sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju. Kedua kunjungan tersebut berlangsung di Tiakur–Pulau Moa, ibu kota Kabupaten MBD. “Ini bukti bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, kabupaten bertajuk Kalwedo ini mampu menyelenggarakan agenda-agenda nasional secara layak,” tegas Fredi.
Dalam surat terbukanya, Fredi menegaskan bahwa kegiatan nasional seperti KBN memiliki dampak besar bagi daerah. Mulai dari ekonomi lokal, pariwisata, hingga meningkatkan rasa percaya diri masyarakat setempat dalam menyambut tamu dari berbagai daerah.
“Kegiatan ini akan membangkitkan ekonomi rakyat, mempererat relasi antarpramuka dari seluruh Indonesia, serta menunjukkan bahwa Pulau Kisar mampu menjadi bagian dari peta strategis kegiatan nasional,” ujar Fredi.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat MBD sudah menantikan kegiatan ini dengan penuh antusiasme. Banyak pihak yang sudah menyatakan dukungan, termasuk pemerintah kabupaten, organisasi pemuda, dan para relawan.
Lebih lanjut, Fredi meminta agar semangat penyelenggaraan KBN tidak padam begitu saja akibat kekhawatiran teknis yang masih bisa diatasi. “Kalau alasannya infrastruktur, mari kita benahi bersama. Justru ini kesempatan untuk mempercepat pembangunan di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” serunya.
Menurutnya, keputusan menunda bukan hanya mengecewakan warga MBD, tetapi juga dapat memadamkan semangat nasionalisme generasi muda di wilayah perbatasan. “Kami ingin anak-anak muda di Pulau Kisar merasakan langsung semangat kebangsaan, bukan sekadar jadi penonton dari jauh,” katanya.
Fredi menyampaikan bahwa surat terbuka ini adalah suara hati masyarakat Maluku Barat Daya, yang tidak ingin kesempatan langka ini hilang begitu saja karena minimnya keberpihakan pada daerah pinggiran. “Kami sudah siap menyambut Indonesia di Kisar. Jangan biarkan kesiapan ini sia-sia,” imbuhnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat lebih jernih dan adil, bahwa daerah seperti MBD juga berhak menjadi panggung utama dalam perhelatan nasional. “Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” tutupnya penuh harap.
Sebelumnya, KBN Nasional 2025 telah dijadwalkan berlangsung pada 23–29 Oktober 2025, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Kwarnas Nomor 032 Tahun 2025. Namun kini, statusnya dinyatakan ditunda tanpa batas waktu.
Diketahui pula bahwa Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka MBD telah menyampaikan surat resmi kepada jajaran kwartir ranting (Kwarran) di wilayah Kisar, menyampaikan pemberitahuan penundaan dan tembusan ke berbagai pihak termasuk Bupati MBD dan Kwarda Maluku.
Kegiatan KBN 2025 di Pulau Kisar sedianya akan menjadi pertemuan akbar Pramuka dari seluruh Indonesia dan menjadi sejarah baru bagi kabupaten yang berada di perbatasan selatan NKRI ini.
Pihak Kwarcab MBD hingga kini masih menunggu arahan lanjutan dari Kwarnas. Namun surat terbuka dari Fredi Ulemlem ini diharapkan dapat menjadi momentum evaluasi bagi semua pihak dalam menempatkan semangat kebangsaan di atas segala keterbatasan.
Surat terbuka Ulemlem ini, senada dengan perbincangan luas di kalangan pegiat Pramuka, para tokoh masyarakat, aktivis dan mahasiswa, dan warga Maluku asal MBD yang selama ini merasa aspirasi daerah mereka sering diabaikan.
Sebagai penutup, Fredi menekankan bahwa kegiatan nasional harus menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah terluar seperti Pulau Kisar. “MBD selalu siap menyambut seluruh angenda nasional diadakan di wilayah MBD, kami hanya minta satu hal: jangan abaikan kami,” pungkasnya. (JM-Red).
