JURNALMALUKU – Rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Wonreli, Pulau Kisar, dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru bagi Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Komitmen mempercepat pembangunan PLBN tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan sejumlah instansi terkait di Ambon, Senin (27/7/2026).
Dalam pertemuan itu, seluruh pihak sepakat mempercepat penyelesaian berbagai persyaratan administrasi dan kesiapan infrastruktur sebagai dasar pengajuan pembangunan kepada pemerintah pusat.
Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach yang dimintai konfirmasinya menegaskan bahwa keberadaan PLBN Wonreli memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar pembangunan fasilitas perbatasan. Menurutnya, PLBN merupakan instrumen negara untuk memperkuat pelayanan publik, menjaga kedaulatan wilayah, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan terluar Indonesia.
Ia menjelaskan, posisi geografis Pulau Kisar yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor-Leste menjadikan wilayah tersebut memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi lintas batas apabila didukung infrastruktur yang memadai.
“Pos Lintas Batas Negara bukan hanya simbol kehadiran negara di wilayah perbatasan. Kehadirannya akan membuka akses ekonomi, perdagangan, investasi, serta menciptakan peluang usaha baru yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Kisar dan Kabupaten Maluku Barat Daya secara umum,” ujarnya.
Menurut Noach, pembangunan PLBN akan mendorong peningkatan mobilitas barang dan jasa secara legal, memperluas akses pasar bagi produk-produk unggulan daerah, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di kawasan perbatasan. Kondisi tersebut diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia juga menilai pembangunan PLBN harus diikuti dengan penguatan infrastruktur pendukung, seperti jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, hingga fasilitas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS). Dengan demikian, kawasan perbatasan dapat berkembang sebagai pusat pelayanan, perdagangan, dan konektivitas antarnegara.
Noach memastikan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya siap menindaklanjuti seluruh arahan Pemerintah Provinsi Maluku, terutama dalam penyelesaian legalitas lahan, dokumen hibah, serta berbagai persyaratan administrasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Kami berkomitmen bekerja cepat bersama seluruh perangkat daerah agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi. Pembangunan PLBN Wonreli merupakan kebutuhan strategis yang akan membawa manfaat besar bagi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Maluku Barat Daya sebagai beranda terdepan Indonesia,” tegas Noach.
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya berharap sinergi antara pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Maluku, dan pemerintah pusat terus diperkuat sehingga pembangunan PLBN Wonreli dapat segera direalisasikan. Kehadiran PLBN diyakini akan menjadi tonggak penting dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, memperkuat kedaulatan negara, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar Indonesia. (JM-EA).
