JURNALMALUKU-Dalam peran pemerintah melakukan kebijakan diterbitkan Surat Keputusan (SK) bagi Pejabat atau Karateker di satu wilayah kabupaten/kota hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan kepala daerah.
Hal yang sama akan terjadi di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Provinsi Maluku,
dengan selesainya kekuasaan Abua Tuasikal dan Marlatu Leleury di bumi Pamahanunussa pada tanggal 8 September 2022 Kemarin, namun roda kepemimpinan birokrasi dan pemerintahan harus terus berlanjut dibawah Karateker yang nantinya akan diusulkan lewat Pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan di Maluku terkhususnya di Kota Gotong Royong tersebut.
Sama hal disoroti Tokoh Muda Maluku tengah Petrus Tipawael yang juga merupakan Sekretaris Pemuda Pancasila Provinsi Maluku, kepada wartawan di Ambon, Rabu (7/9/2022).
“Hiruk pikuk kedatangan Pemimpin baru di Maluku Tengah seringkali dipertontonkan Pada media sosial akhir-akhir ini, dan juga menjadi wacana di berbagai macam tempat,”ujar Tipawael.
Tipawael berharap, Agar setidaknya Pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah sejatinya yang berasal dari usulan Pemerintah daerah baik dari Legislatif di Maluku tengah ataupun juga dari Pemerintah Provinsi Maluku.
“Hal ini jelas Menjadi catatan kritis bagi Pemerintah Kita di Maluku, dikarenakan contoh konkrit pada Kabupaten Seram Bagian Barat ( SBB ) tidak dipimpin oleh mereka yang namanya diusulkan oleh Pemerintah Daerah,”teranya.
Secara Gamblang, Tipawael mengungkapkan, bahwa Maluku tengah ini, harus dipimpin oleh orang yang memahami kondisi Pemerintahan, Birokrasi juga Geopolitik di daerah tersebut.
“Jadi memang sangat kesal ya, ada beberapa sumber yang menyatakan kalau nantinya Karakter Maluku Tengah akan dipimpin dari unsur TNI-POLRI,”kata Tipawael dengan Kesal.
Putera Jazirah Leihitu ini menjelaskan, secara historikal bahwa dari kedirian negara ini tidak luput dari peran Jenderal besar Soedirman yang memimpin bala tentara demi mencapai kemerdekaan Indonesia, sehingga beliau diangkat menjadi Panglima ABRI pertama. Klimaksnya kemerdekaan dicapai dan Soedirman memberikan Kekuasaan Pemerintahan NKRI Pada Bung Karno kala itu.
“Fakta sejarah Sudah Mengatakan kepada kita bahwa TNI/POLRI hadir untuk menjaga situasi keamanan dan ketentraman rakyat sebabnya itu, biarlah orang-orang pada bidangnya yang mengurus roda pemerintahan serta birokrasi. kalaupun sampai kecelakaan berpikir ini berulang maka menjadi cambuk bagi kita para aktor demokrasi di indonesia terkhususnya di Maluku,”tegas Tipawael.(JM.ES).
