JURNALMALUKU – Diskusi intelektual yang hangat mewarnai pertemuan antara Ketua Yayasan Pijar Demokrasi Indonesia (YPDI) Cabang Kota Ambon, Basyir Tuhepaly, dengan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Yoga Putra Prima Setya. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab tersebut dikemas dalam agenda bacarita buku, sebuah tradisi diskusi khas Maluku yang sarat dengan pertukaran gagasan dan refleksi.
Dalam pertemuan itu, Kapolresta memperkenalkan sekaligus mendiskusikan buku karyanya yang berjudul “Model Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.” Buku tersebut mengulas berbagai pendekatan strategis serta pengalaman lapangan dalam menjaga stabilitas sosial dan membangun perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk.
Sebagai mitra intelektual sekaligus sahabat diskusi, Basyir Tuhepaly hadir bersama salah satu rekannya untuk mendengar langsung pemikiran serta pengalaman yang dituangkan Kapolresta dalam buku tersebut. Dalam suasana dialog yang terbuka, Yoga Putra Prima Setya menyampaikan sejumlah pesan penting terkait penanganan konflik sosial.
Ia menegaskan bahwa upaya mencegah dan meredam konflik tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
“Perdamaian harus dijaga bersama. Peran masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi sosial sangat penting dalam membangun ruang dialog serta memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan sosial, budaya, serta komunikasi yang intens dengan masyarakat merupakan kunci penting dalam menjaga stabilitas dan mencegah munculnya potensi konflik di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Sementara itu, Basyir Tuhepaly menyambut positif diskusi tersebut. Ia menilai buku yang ditulis Kapolresta tidak hanya menjadi dokumentasi pengalaman institusi kepolisian dalam menangani konflik sosial, tetapi juga dapat menjadi referensi penting bagi kalangan aktivis, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, gagasan yang dituangkan dalam buku tersebut dapat membantu masyarakat memahami dinamika penanganan konflik sosial, khususnya di Ambon dan wilayah Maluku secara umum.
Pertemuan yang berlangsung dalam semangat bacarita itu sekaligus menjadi ruang berbagi gagasan tentang pentingnya membangun budaya dialog, memperkuat literasi, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial.
Diskusi ini diharapkan dapat mempererat hubungan kemitraan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil, sekaligus melahirkan berbagai gagasan baru dalam upaya merawat perdamaian dan memperkuat kohesi sosial di Kota Ambon. (JM–AL).
