JURNALMALUKU – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (27/03/2026).
Bupati Benyamin Th. Noach dalam sambutannya mengajak seluruh pihak untuk bersyukur atas terselenggaranya agenda tersebut. Ia juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dan menyongsong Paskah 2026 kepada umat Muslim dan Kristiani sebagai wujud kebersamaan serta toleransi di daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk penjadwalan penyampaian LKPJ yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa LKPJ Tahun 2025 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026, yang memuat arah kebijakan, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- Ads -
Secara umum, kinerja Pemerintah Kabupaten MBD menunjukkan tren positif. Hal ini ditopang oleh sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, serta masyarakat.
Dari aspek keuangan, realisasi belanja daerah mencapai 91,43 persen dari total anggaran sebesar Rp964,58 miliar, dengan capaian output kegiatan sebesar 88,60 persen. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas dalam penggunaan anggaran daerah.
Sementara itu, pada sektor pembangunan, persentase kemiskinan mengalami penurunan dari 27,96 persen menjadi 27,65 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 67,68 menjadi 68,66. Pertumbuhan ekonomi tercatat positif sebesar 3,44 persen, meskipun di tengah tekanan efisiensi anggaran yang turut berdampak pada meningkatnya angka pengangguran terbuka menjadi 2,69 persen, yang dipicu oleh menurunnya aktivitas pertambangan.
Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, program perlindungan tenaga kerja bagi 4.144 pekerja, termasuk nelayan dan tukang tipar, menjadi salah satu langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Ads -
Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap adanya masukan konstruktif dari DPRD guna penyempurnaan kinerja pemerintahan ke depan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dalam membangun Kabupaten Maluku Barat Daya yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. (JM–AL).
