JURNALMALUKU — Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melontarkan kritik keras terhadap penyediaan menu makanan oleh SPPG Tiakur bagi siswa-siswi di Kota Tiakur.
Kritik tersebut disampaikan Ketua GAMKI MBD, Eros Akse, kepada media ini pada Senin (13/04/2026). Ia menilai kebijakan menu yang diterapkan tidak mencerminkan potensi daerah yang kaya akan hasil laut, khususnya ikan.
Menurutnya, sebagai wilayah kepulauan, MBD memiliki sumber daya ikan yang melimpah dan seharusnya menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan protein hewani bagi siswa-siswi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, di mana ayam potong dari luar daerah seperti Ambon dan Kupang lebih dominan disajikan.
- Ads -
“Ini ironi. Daerah kita kaya ikan, tetapi siswa-siswi justru lebih banyak diberikan ayam potong yang harus didatangkan dari luar,” tegas Eros.
Ia juga mempertanyakan arah kebijakan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi, tetapi juga harus menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal.
“Ada apa dengan situasi ini? Program MBG seharusnya mendorong perputaran ekonomi di daerah, bukan justru mengalirkannya ke luar,” ujarnya.
Eros menilai, keputusan untuk tidak memanfaatkan ikan lokal berdampak langsung pada nelayan dan masyarakat MBD yang seharusnya menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut.
- Ads -
“Jika ikan dari nelayan lokal tidak dibeli, sementara ayam potong disuplai oleh pengusaha besar dari luar daerah, bahkan dari Ambon dan Kupang, maka keberpihakan terhadap ekonomi masyarakat MBD patut dipertanyakan,” katanya.
Sebagai bentuk sikap organisasi, GAMKI MBD juga menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Daerah agar persoalan ini menjadi perhatian serius lintas sektor. GAMKI meminta melalui Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perikanan dan Kelautan untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program SPPG Tiakur.
GAMKI menegaskan pentingnya evaluasi berkala agar penyediaan menu makanan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga selaras dengan potensi lokal serta mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha di Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Evaluasi harus dilakukan secara berkala agar program ini benar-benar memberi manfaat ganda, baik bagi kesehatan siswa maupun ekonomi masyarakat lokal,” tutup Eros. (JM-EA).
- Ads -
