JURNALMALUKU – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi kembali menjadi perhatian berbagai kalangan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Kondisi ini dinilai semakin membebani masyarakat yang selama ini harus menghadapi tingginya biaya transportasi dan distribusi barang di wilayah kepulauan.
Menyikapi situasi tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPC GAMKI) Kabupaten Maluku Barat Daya angkat bicara. Ketua DPC GAMKI MBD, Eros Akse, mempertanyakan belum tersedianya BBM bersubsidi bagi masyarakat MBD, meskipun sejumlah kecamatan telah memiliki SPBU maupun APMS.
“Pertanyaan yang perlu dijawab bersama adalah, ada apa sehingga sampai hari ini Kabupaten Maluku Barat Daya belum bisa menikmati BBM bersubsidi? Padahal SPBU dan APMS sudah tersedia di beberapa wilayah. Sementara itu harga BBM non-subsidi terus mengalami kenaikan dan tentu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat,” ujar Akse.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan karena masyarakat di daerah kepulauan dan terluar justru harus membeli BBM dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang telah menikmati program subsidi pemerintah.
GAMKI MBD menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri, akses terhadap energi yang terjangkau merupakan kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami meminta Pemerintah Daerah dan DPRD MBD untuk segera menyikapi persoalan ini secara serius. Jangan sampai masyarakat terus dibebani dengan kenaikan harga BBM non-subsidi tanpa adanya upaya nyata menghadirkan BBM bersubsidi di daerah ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, GAMKI mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, serta kementerian terkait guna memperoleh kejelasan mengenai status penyaluran BBM bersubsidi di MBD. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan riil masyarakat agar daerah ini dapat memperoleh alokasi BBM subsidi sebagaimana daerah lainnya.
“Kami berharap ada langkah konkret dan keberpihakan terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat MBD yang hidup di wilayah terluar justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat tingginya harga energi,” tutup Akse.
Isu ketersediaan BBM bersubsidi di Kabupaten Maluku Barat Daya diperkirakan akan menjadi perhatian publik dalam waktu dekat, mengingat dampaknya yang luas terhadap biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan. (JM-EA).
