JURNALMALUKU – Komisi I DPRD Maluku mendorong penyelesaian secara damai terhadap persoalan akses jalan yang melibatkan pihak PLN dan pemilik lahan, guna menghindari dampak yang merugikan masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, mengungkapkan bahwa pihak-pihak terkait telah dipertemukan untuk membahas persoalan tersebut dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.
“Tadi sudah dipertemukan dengan pemilik lahan. Mereka akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujar Solichin kepada Jurnal Maluku di kantornya, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, persoalan yang terjadi tidak hanya menyangkut kepentingan operasional PLN, tetapi juga hak masyarakat yang selama ini menggunakan akses jalan tersebut. Karena itu, penyelesaiannya harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.
“Kalau akses ditutup tentu merugikan masyarakat. Tapi di sisi lain ada kepentingan PLN dan pemilik lahan, sehingga harus dicari jalan tengah,” katanya.
Komisi I DPRD Maluku berharap proses dialog yang sedang berlangsung dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Solusi yang dicapai diharapkan tetap menjamin akses masyarakat sekaligus menghormati hak-hak pemilik lahan.
“Harapannya ada solusi bersama, masyarakat tetap bisa mengakses jalan, sementara hak pemilik lahan juga tetap dihormati,” tandasnya.
DPRD Maluku berkomitmen mengawal proses mediasi tersebut agar penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah dan mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan hak para pihak yang terlibat. (JM–AL).
