JURNALMALUKU – Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menghadiri acara peluncuran dan peresmian penggunaan perdana Bridge Simulator dan Engine Simulator serta 16 Klinik Halal yang dipusatkan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan, khususnya di kawasan Indonesia Timur, sekaligus memperluas akses pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Dr. Nyoman Radiarta, Kepala BPPP Ambon Abu Bakar, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH RI Dr. H. Muhammad Afdhal, perwakilan Kejaksaan Tinggi Maluku Ahmad Bandara di Sawah selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional pada Asisten Intelijen Kejati Maluku, serta sejumlah pejabat KKP dan BPJPH.
Hadir pula pimpinan dan perwakilan instansi pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, para kepala UPT lingkup KKP, kepala SMK perikanan se-Provinsi Maluku dan Indonesia Timur, pelaku UMKM, mitra BPPP Ambon, serta para kepala desa/negeri dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyampaikan apresiasi atas peluncuran Bridge Simulator dan Engine Simulator serta hadirnya 16 Klinik Halal di wilayah kerja BPPP Ambon.
Menurut Bodewin, kegiatan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat ekosistem peningkatan kualitas SDM sekaligus memperluas manfaat pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.
Ia menilai keberadaan simulator dapat memperkuat kompetensi masyarakat, khususnya awak kapal dan para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
“Peluncuran dan penggunaan Bridge Simulator serta Engine Simulator ini menjadi momentum penting dalam upaya bersama memperkuat kualitas sumber daya manusia serta memperluas manfaat pembangunan di bidang kelautan dan perikanan,” ujar Bodewin.
Ia menegaskan, Maluku memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar sehingga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut secara optimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bodewin juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas UMKM. Menurutnya, berbagai produk unggulan masyarakat Maluku memiliki peluang besar untuk berkembang, tetapi peningkatan kualitas produk harus berjalan seiring dengan pemenuhan aspek jaminan produk halal.
Karena itu, keberadaan Klinik Halal dinilai sangat strategis sebagai tempat konsultasi, pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku usaha dalam memahami serta memenuhi proses sertifikasi halal.
“Ini diharapkan menjadi rumah konsultasi, pendampingan dan fasilitasi bagi para pelaku usaha, terutama UMKM yang selama ini mungkin menghadapi keterbatasan pengetahuan, pendampingan maupun akses terhadap informasi terkait sertifikasi halal,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pengukuhan 84 Penyuluh Kelautan dan Perikanan sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di kawasan Indonesia Timur.
Bodewin mengatakan, para penyuluh tersebut nantinya dapat hadir langsung di tengah masyarakat, khususnya para pelaku usaha, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan kelompok masyarakat yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan.
Menurutnya, keberadaan pendamping tersebut akan memperkuat rantai pendampingan, mulai dari peningkatan kapasitas usaha, produksi hingga pemenuhan aspek kehalalan produk.
“Ini menjadi bagian penting dari rantai pendampingan yang terintegrasi, mulai dari penguatan kapasitas, pengembangan usaha, peningkatan kapasitas produksi sampai dengan pemenuhan aspek kehalalan,” jelasnya.
Ia berharap produk-produk UMKM Maluku tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal dan nasional, tetapi juga memiliki daya saing untuk masuk ke pasar modern hingga membuka peluang ekspor.
Bodewin juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk terus mendukung pelaku UMKM melalui berbagai program, termasuk fasilitasi dan pendampingan sertifikasi halal serta pembukaan akses pasar.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, BPPP Ambon, BPJPH, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM.
“Pemerintah Kota Ambon akan terus memberikan dukungan kepada pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Ambon. Kita harus berjalan bersama untuk memastikan keterbatasan yang kita hadapi dapat menjadi kekuatan untuk membangun ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPPP Ambon Abu Bakar dalam laporannya menjelaskan bahwa pengadaan dan pemasangan Bridge Simulator serta Engine Simulator telah dilaksanakan sejak Maret hingga Juli 2026 dan saat ini telah terpasang serta berfungsi dengan baik.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPPSDM KP yang telah memberikan kepercayaan kepada BPPP Ambon sebagai salah satu unit pelaksana yang mendapatkan fasilitas tersebut.
Menurut Abu Bakar, fasilitas simulator tersebut akan diarahkan untuk memenuhi standar yang semakin tinggi, termasuk mendukung penerapan regulasi dan kompetensi yang mengacu pada standar internasional.
Ia menyebutkan, pengembangan fasilitas BPPP Ambon akan terus dilakukan. Bahkan, pada tahun mendatang direncanakan adanya pembangunan dan penguatan fasilitas tambahan sehingga BPPP Ambon dapat semakin berperan sebagai pusat pelatihan SDM kelautan dan perikanan di kawasan Indonesia Timur.
“Harapan kami, ke depan BPPP Ambon dapat menjadi salah satu pusat standar internasional di kawasan Timur Indonesia dalam menyiapkan SDM, baik untuk bekerja di dalam negeri maupun membuka peluang yang lebih besar untuk bekerja di luar negeri,” ungkapnya.
Abu Bakar juga menyampaikan rencana kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dan Provinsi Maluku dalam menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan bahasa Jepang, sebagai bagian dari persiapan membuka peluang kerja di Jepang.
Selain simulator, BPPP Ambon juga meluncurkan 16 Klinik Halal yang tersebar di wilayah kerja kawasan Indonesia Timur.
Abu Bakar menjelaskan, sebelumnya sebanyak 84 Penyuluh Kelautan dan Perikanan telah mengikuti pelatihan pendampingan proses produk halal yang diselenggarakan BPJPH Kementerian Agama RI secara daring selama 10 hari, pada 22–31 Juli 2026.
Seluruh peserta dinyatakan lulus dan kemudian dikukuhkan sebagai pendamping proses produk halal. Klinik Halal tersebut nantinya akan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen hingga proses penerbitan sertifikat halal.
BPPP Ambon menargetkan sekitar 100 kelompok/pelaku usaha dapat difasilitasi untuk memperoleh sertifikat halal secara gratis melalui program tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong produk olahan perikanan dan produk UMKM lainnya agar tidak hanya memenuhi aspek kehalalan, tetapi juga memiliki daya saing tinggi untuk memasuki pasar modern dan membuka peluang pasar yang lebih luas.
Pada kegiatan tersebut, BPPP Ambon juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan sejumlah mitra, termasuk perguruan tinggi, pemerintah desa/negeri dan SMK.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat peningkatan kualitas SDM, khususnya lulusan SMK perikanan di Provinsi Maluku dan kawasan Indonesia Timur.
Kepala BPPSDM KP RI Dr. Nyoman Radiarta dalam sambutannya menegaskan bahwa penggunaan simulator yang diluncurkan tersebut merupakan langkah awal untuk memperkuat SDM kelautan dan perikanan di kawasan Indonesia Timur.
Ia mengatakan, fasilitas tersebut ke depan akan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung sehingga dapat menjadi pusat penguatan kompetensi yang lebih lengkap.
Menurut Nyoman, BPPP Ambon dipilih sebagai salah satu lokasi pengembangan karena dinilai memiliki posisi strategis untuk menjangkau kebutuhan SDM di kawasan Indonesia Timur.
Ia berharap fasilitas tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan BPPP Ambon, tetapi dapat menjadi pusat kolaborasi yang menghubungkan pemerintah, perguruan tinggi, SMK, pelaku usaha dan berbagai lembaga di kawasan Indonesia Timur.
“Ini bukan hanya fasilitas untuk Ambon, tetapi menjadi bagian dari penguatan SDM di kawasan Indonesia Timur,” tegasnya.
Nyoman juga menekankan bahwa pembangunan fasilitas harus diikuti dengan pemanfaatan yang maksimal sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya membangun fasilitas dan sarana prasarana, tetapi bagaimana fasilitas tersebut dimanfaatkan dengan baik dan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.
Peluncuran Bridge Simulator, Engine Simulator, 16 Klinik Halal serta pengukuhan 84 pendamping proses produk halal tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kapasitas SDM, meningkatkan daya saing UMKM dan memperluas peluang kerja masyarakat Maluku serta kawasan Indonesia Timur. (JM–AL).
