JURNALMALUKU – Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Partai Golkar, Anos Yermias, menyambangi masyarakat Desa Karbubu, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dalam rangkaian kegiatan reses.
Kunjungan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang masih dihadapi warga di wilayah kepulauan tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di Balai Desa Karbubu itu dihadiri pemerintah desa, tokoh masyarakat serta warga. Sejumlah masyarakat turut menyampaikan aspirasi, di antaranya Kaleb Rahail, Yosep Cinde, Ot Uwaubun, Yonatan Masiba, Ipus Orno dan Poly Kurmasela.
Salah satu persoalan yang paling banyak disoroti masyarakat adalah akses transportasi laut.
Warga berharap keberadaan KM Sabuk Nusantara 87 dapat kembali dipertimbangkan untuk melayani Pelabuhan Lirang. Menurut masyarakat, keberadaan jalur pelayaran tersebut sangat penting untuk menunjang mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, pengangkutan barang maupun hasil produksi masyarakat.
Selain transportasi, aspirasi lainnya berkaitan dengan kebutuhan alat tangkap nelayan. Bantuan tersebut dinilai dapat membantu nelayan meningkatkan produktivitas sekaligus menopang perekonomian keluarga.
Persoalan air bersih juga menjadi perhatian warga. Masyarakat berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang berkelanjutan terhadap kebutuhan air bersih sebagai salah satu kebutuhan dasar.
Di sektor perkebunan, warga mengusulkan dukungan pengembangan komoditas kakao dan kelapa hibrida, baik berupa penyediaan bibit maupun pendampingan sehingga potensi perkebunan masyarakat dapat dikembangkan secara optimal.
Sementara di bidang kesehatan, masyarakat meminta adanya peningkatan pelayanan serta fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu). Hal ini dinilai penting agar warga di wilayah tersebut dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar tanpa harus menghadapi kendala jarak dan akses.
Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan tambatan perahu untuk mendukung aktivitas nelayan sekaligus memperlancar transportasi masyarakat pesisir.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anos mengatakan seluruh masukan masyarakat akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
“Semua yang disampaikan masyarakat hari ini saya catat. Sepulang dari reses, aspirasi ini akan saya teruskan dan koordinasikan dengan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Anos.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya daerah yang berada di kawasan terluar, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
Ia menilai pembangunan di wilayah kepulauan tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan wilayah daratan karena karakteristik geografis dan kebutuhan masyarakat yang berbeda.
“Untuk masyarakat kepulauan, transportasi laut adalah kebutuhan dasar. Demikian juga air bersih, pelayanan kesehatan, sarana perikanan, perkebunan dan fasilitas pendukung lainnya. Ini semua harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Anos yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai Golkar Provinsi Maluku itu menegaskan bahwa Desa Karbubu memiliki posisi strategis karena berada di wilayah perbatasan.
“Wilayah seperti Karbubu adalah beranda NKRI. Karena itu, masyarakat di sini juga harus merasakan pelayanan negara, pembangunan dan pemerataan yang sama seperti masyarakat di daerah lainnya,” tegasnya.
Ia memastikan aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku akan disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sementara usulan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat akan dikoordinasikan dan diteruskan melalui jalur yang sesuai.
Anos juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Karbubu yang telah terbuka menyampaikan berbagai persoalan di daerah mereka.
“Beta datang untuk dengar langsung masyarakat. Apa yang disampaikan di sini bukan sekadar menjadi catatan, tetapi akan menjadi bahan perjuangan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku,” ujarnya.
Reses di Karbubu menjadi bagian dari agenda Anos Yermias dalam menjaring aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah kepulauan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Melalui kegiatan tersebut, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan dan tindak lanjut pemerintah sesuai kewenangan, sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dapat semakin mendapat perhatian. (JM–AL).