JURNALMALUKU – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menghadiri sekaligus menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam kegiatan The 2nd International Conference yang diselenggarakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura (Unpatti), di Hotel Santika Ambon, Jumat (16/10/2026).
Konferensi internasional tersebut mengusung tema “Integrating Science and Technology for Sustainable and Inclusive Development”, yang dalam bahasa Indonesia berarti “Mengintegrasikan Sains dan Teknologi untuk Pembangunan yang Berkelanjutan dan Inklusif.”
Dalam pemaparannya, Bodewin menyampaikan materi mengenai pembangunan inklusif berbasis sains dan teknologi, dengan menekankan pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai instrumen untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas kesejahteraan masyarakat.
Ia mengawali penyampaiannya dengan menyatakan bahwa kehadirannya bukan untuk menggurui para akademisi dan peserta konferensi mengenai ilmu pengetahuan, melainkan untuk berbagi pengalaman praktis tentang tantangan, permasalahan, dan harapan dalam membangun Kota Ambon.
Menurutnya, keberhasilan pemanfaatan sains dan teknologi tidak semata-mata diukur dari kecanggihan perangkat atau sistem yang digunakan, tetapi dari sejauh mana teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Teknologi tidak hanya diukur dari seberapa canggih teknologi yang kita gunakan, tetapi yang lebih penting adalah apakah kemajuan sains dan teknologi itu benar-benar memberikan manfaat dan berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan,” demikian inti pesan yang disampaikan Bodewin.
Bodewin menjelaskan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat, bahkan sering kali melampaui kemampuan masyarakat dan pemerintah untuk menyesuaikan diri.
Karena itu, pemanfaatan teknologi dalam pembangunan harus tetap berorientasi pada manusia. Teknologi diharapkan mampu memperluas kesempatan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan.
Ia menilai, berbagai persoalan perkotaan memiliki keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya. Dalam bidang ekonomi, pemerintah menghadapi tantangan kemiskinan, ketimpangan antarwilayah, rendahnya produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kebutuhan untuk memperluas akses pasar melalui transformasi digital.
Sementara itu, dalam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, tantangan yang harus dijawab mencakup pemerataan akses pendidikan, peningkatan literasi, ketersediaan tenaga pendidik, keterjangkauan pelayanan kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Di bidang lingkungan dan infrastruktur, persoalan kualitas air, degradasi lingkungan, perubahan iklim, kemacetan, banjir, dan keterbatasan infrastruktur juga membutuhkan penanganan yang terintegrasi.
Menurut Bodewin, seluruh persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.
Dalam paparannya, Bodewin juga menguraikan karakteristik geografis Kota Ambon yang memiliki wilayah pesisir dan perbukitan, dengan keterbatasan ruang serta sumber daya alam.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan berdasarkan data, penelitian, dan kebutuhan nyata masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya alam mendorong Pemerintah Kota Ambon untuk mengoptimalkan sektor jasa dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah. Di sisi lain, keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat menjadi kekuatan yang perlu dijaga dalam proses pembangunan.
Namun, Kota Ambon juga menghadapi berbagai ancaman, termasuk banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, tekanan terhadap lingkungan, serta meningkatnya risiko genangan di kawasan pesisir ketika hujan berintensitas tinggi bersamaan dengan pasang air laut.
Oleh sebab itu, menurutnya, pemanfaatan sains dan teknologi perlu diarahkan untuk mengenali karakteristik wilayah, memetakan risiko, memperkuat perencanaan, dan menentukan solusi yang sesuai dengan kemampuan serta kondisi daerah.
Bodewin juga mengingatkan bahwa keberhasilan penerapan teknologi di suatu wilayah belum tentu dapat langsung diterapkan di wilayah lain. Kesiapan infrastruktur, sumber daya, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.
Ia mencontohkan harapan masyarakat terhadap penggunaan teknologi untuk menangani kebakaran maupun rekayasa cuaca. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan kemampuan dan keterbatasan yang ada agar masyarakat memahami bahwa setiap solusi membutuhkan kondisi dan persyaratan tertentu.
Bodewin menegaskan, perencanaan pembangunan harus berangkat dari pemahaman yang tepat terhadap kondisi daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Ambon menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta berbagai fakultas dan perguruan tinggi untuk memperoleh data, hasil penelitian, dan masukan akademis sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Ia juga memaparkan upaya Pemerintah Kota Ambon dalam mengembangkan konsep smart city atau kota cerdas melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Salah satu contoh yang disampaikan ialah layanan panggilan darurat 112, yang membantu masyarakat memperoleh respons terhadap berbagai kebutuhan kedaruratan, termasuk penanganan warga yang membutuhkan bantuan medis, penanganan hewan liar, serta persoalan ketertiban umum.
Menurutnya, keberadaan teknologi harus benar-benar mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, bukan sekadar menambah jumlah aplikasi digital.
“Yang terpenting bukan seberapa banyak aplikasi yang dibuat, melainkan bagaimana kebijakan dan pelayanan pemerintah menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” menjadi penekanan dalam paparannya.
Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi juga perlu diterapkan lintas sektor, termasuk administrasi kependudukan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
Lebih lanjut, Bodewin menjelaskan bahwa pembangunan inklusif merupakan upaya memastikan seluruh warga memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses pelayanan, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menikmati hasilnya tanpa terkecuali.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan visi pembangunan Kota Ambon selama masa kepemimpinannya, yakni mewujudkan Ambon yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.
Menurutnya, kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus meliputi warga miskin, penyandang disabilitas, ibu hamil, perempuan, serta kelompok rentan lainnya.
Pemerintah, katanya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar kelompok-kelompok tersebut tidak tertinggal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, maupun pembangunan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berbicara tentang pencapaian pada masa sekarang, tetapi juga tentang tanggung jawab menjaga lingkungan, identitas, dan sumber daya kota agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melanjutkan hal-hal yang sudah baik, memperbaiki kekurangan, serta memastikan apa yang kita nikmati hari ini juga dapat dirasakan oleh anak cucu kita pada masa depan,” demikian pesan yang disampaikan Bodewin.
Pada bagian akhir pemaparannya, Bodewin menekankan pentingnya kolaborasi sebagai fondasi untuk mewujudkan pembangunan Kota Ambon yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi kompleksitas persoalan perkotaan. Perguruan tinggi dan akademisi dibutuhkan untuk menyediakan penelitian serta rekomendasi berbasis bukti, sementara dunia usaha, komunitas, dan masyarakat berperan dalam mendukung penerapan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan maupun menghilangkan identitas suatu kota.
Bagi Ambon, pembangunan harus tetap mempertimbangkan keterbatasan wilayah, karakteristik masyarakat yang majemuk, serta potensi daerah yang dapat dikembangkan secara optimal.
Bodewin berharap integrasi sains dan teknologi dapat menjadi sarana untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat, dan memperluas pemerataan pembangunan.
Ia menutup paparannya dengan mengajak seluruh pihak untuk membangun kota yang tidak hanya semakin cerdas melalui pemanfaatan teknologi, tetapi juga semakin manusiawi.
Menurutnya, inovasi bukan sekadar tentang bergerak lebih cepat, melainkan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal dan bahwa setiap kemajuan memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang.
Melalui konferensi internasional tersebut, integrasi sains dan teknologi diharapkan semakin memperkuat peran perguruan tinggi, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan solusi inovatif bagi pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, khususnya bagi Kota Ambon dan Maluku secara umum. (JM–AL).