JURNALMALUKU – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mendorong agar informasi penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang berada di pulau-pulau terluar dan desa terpencil.
Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kampanye Kreatif yang digelar Kodam XV/Pattimura bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku di Markas Kodam XV/Pattimura, Ambon, Senin (2/11/2026).
Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, menghadiri kegiatan tersebut bersama Ketua DPRD MBD, Petrus A. Tunay. Rakor dipimpin Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Doddy Triwinarto, dengan fokus pada strategi memperluas sosialisasi dan penjaringan calon prajurit TNI AD, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki keterbatasan akses informasi.
Dalam arahannya, Pangdam menegaskan bahwa sosialisasi penerimaan prajurit harus dilakukan secara masif dan transparan agar seluruh generasi muda di Maluku memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi.
Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa proses penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya. Karena itu, masyarakat diminta tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah imbalan.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Personel Kasdam XV/Pattimura, Kolonel Inf Wisnu Joko Saputro, memaparkan peta animo pendaftar serta proyeksi kebutuhan penerimaan prajurit melalui jalur Tamtama dan Bintara untuk tahun anggaran 2026 hingga 2027.
Dalam paparannya, kebutuhan pemenuhan personel TNI secara nasional pada 2027 diproyeksikan mencapai 248.749 orang, terdiri atas 181.700 personel Tamtama dan 67.049 personel Bintara.
Menanggapi hal tersebut, Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, menyambut baik langkah Kodam XV/Pattimura dalam memperluas sosialisasi penerimaan prajurit hingga ke wilayah pelosok. Menurutnya, kondisi geografis MBD sebagai daerah kepulauan dengan wilayah yang tersebar dan akses transportasi yang masih terbatas membutuhkan perhatian khusus dalam penyebaran informasi.
Noach menegaskan bahwa jarak geografis dan keterbatasan akses informasi tidak boleh mengurangi kesempatan generasi muda MBD untuk mengikuti seleksi dan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI.
Untuk itu, ia memandang perlu adanya sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi resmi mengenai persyaratan, tahapan seleksi, serta mekanisme pendaftaran. Generasi muda juga perlu didorong mempersiapkan diri sejak dini, baik dari aspek fisik, kesehatan, mental maupun akademik.
Ia berharap sosialisasi penerimaan prajurit dapat menjangkau seluruh kecamatan hingga desa-desa di MBD, sehingga putra-putri daerah memiliki pemahaman yang cukup mengenai peluang dan proses seleksi yang harus diikuti.
Menurut Noach, kesempatan menjadi prajurit TNI tidak hanya membuka peluang pengabdian dan karier bagi generasi muda, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan sumber daya manusia yang disiplin, berkarakter, memiliki nasionalisme, serta siap berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Melalui koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan akses informasi penerimaan prajurit semakin merata sehingga generasi muda MBD, termasuk yang tinggal di pulau-pulau terluar, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari TNI. (JM-EA).