JURNALMALUKU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mengikuti Rapat Kerja Teknis ( RAKERNIS ) III Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Tahun 2021 dan Lokakarya Nasional yang berlangsung di Surabaya.
Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally dalam rapat tersebut menyampaikan,
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan menurunnya perekonomian dan aktivitas di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia khususnya Kota Ambon.
“Walau economic shock yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 berangsur mereda seiring stabilnya pasar dan menggeliatnya beberapa sektor perekonomian. Akan tetapi mengingat sifatnya yang memukul baik sisi penawaran maupun permintaan dari perekonomian, upaya pemulihan masih memerlukan lebih banyak waktu,” ujar Wally di Wyndham_Hotel Kota Surabaya, Selasa (7/12/2021).
Ditambahnya, pada saat yang sama, penyebaran virus juga belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Di satu sisi, tuntutan untuk memulai kembali berbagai aktivitas sosial dan ekonomi semakin menguat ditandai dengan dilonggarkannya pembatasan sosial di daerah.
“Disisi lain, infrastruktur kesehatan publik yang ada masih belum memadai. Sehingga terdapat resiko yang tinggi untuk menggerakkan kembali berbagai roda aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. Dengan berbagai keterbatasan ini, new normal menjadi satu keharusan. New normal juga merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan penguatan ekonomi asalkan diiringi penyusunan prioritas yang transparan serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang tepat,” tuturnya.
Wally menambahkan, dampak lain sangat dirasakan pada masyarakat perkotaan karena adanya PPKM, kata Ibu Sugiarti (Praktisii Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga). Strategi pemulihan ekonomi di sektor UMKM dan pariwisata. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teknik analisis isi dan studi pustaka.
“Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa negara yang memberikan subsidi gaji kepada tenaga kerja, mendorong perkembangan inovasi, relaksasi pinjaman dan digitalisasi baik di UMKM maupun pariwisata. Sementara itu, strategi pemulihan ekonomi Indonesia di sektor UMKM adalah: memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, pemberian insentif perpajakan, relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan pembiayaan modal kerja, produce support, dan pelatihan e-learning,” urainya.
Wally juga menjelaskan, kemudian strategi pemulihan ekonomi di bidang pariwisata, pengembangan produk pariwisata, pengembangan destinasi wisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata, dan pengelolaan infrastruktur pariwisata.
“Dampak mengalami peningkatan pendapatan ada pada kesehatan, karena banyaknya anggaran yang diperuntukan bagi kesehatan saat pandemi
Pada pembicara kedua dari Bapak Agung Pambudi (Direktur APINDO) Risert Infrastruktur. Dari dunia usaha, dari tantangan ekonomi, Indonesia belum produktif karena ICOR Tinggi. Untuk produksi sesuai karena costnya sangat tinggi. Sehingga tidak dapat beraing dengan negara Malaysia, singapur dan negara Asia lainnya.
Terkait Penciptaan lapangan kerja yang semakin berat, sehingga penerimaan tenaga kerja menurun,” ungkap Wally.
Lanjutnya, ketimpangan ekonomi mengalami peningkatan, namun ketergantungan tinggi masyarakat pada pemerintah.karena masih banyak yang tergantung dari bantuan pemerintah Peran DPRD perlu penguatan peras strategis DPRD dalam agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi.
“Sesuai fungsi DPRD yang menimbulkan problem pada pengurangan fungsi pengawasan, terkait UMKM perlu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penguatan UMKM daerah, pada ketenagakerjaan perlu dikaji kembali UMR yang patut didapatkan oleh para pekerja, serta perlu penyusunan Perda dan hak interpelasi atas beragam persoalan ketenagakerjaan di daerah,” tegasnya.
Wally menerangkan, beberapa hal juga sangat penting terkait APBD perlu dibahas dan memberikan persetujuan Ranperda APBD, lingkungan hidup perlu menyusun anggaran berbasis lingkungan hidup, serra pajak daerah perlu menyusun peran PDRD dan memberikan insentif pajak.ungkap Pambudi.
“Isu pengangguran daerah terkait penganggaran, perencanaan dan serapan yaitu perlu mengupayakan daya serap anggaran yang tinggi dan pengawasan DPRD hingga interpelasi berjalan sehingga APBD kota terserap dengan baik. Saat ini hanya 21% anggaran terserap padahal tinggal beberapa bulan lagi, ungkap bapak Pambudi,” akuinya.
“Persoalan, akses terputus informasi dari DPRD ke publik.untuk anggaran, proses perencanaan anggaran dan pembangunan belum sepenuhnya partisipatif,” kata Wally.
Wally berharap, agenda ke depan terkait kolaborasi, membuka pintu akses kolaboratif partisipatif kepada masyarakat. digitalisasi penyerapan aspirasi berbasis digital untuk peningkatan penyerapan aspirasi publik, responsif dan adaptif dalam menjalankan fungsi dan hak DPRD sehingga pandemi tidak menjadi penghambat dalam kerja legislasi DPRD.
“Secara internal di DPRD dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi dapat dilakukan dengan upaya peningkatan kapasitas SDM DPRD, meningkatkan inisiatif dan pengawasan. Secara eksternal perlu pelibatan pelaku usaha, akademik, dan CSO secara insentif, digitalisasi pada proses penyerapan aspirasi publik. dan penguatan sinergitas eksekutif legislatif,”pintanya.
Pengembangan ekonomi digital dan tata kelola, digital menjadi kunci dalam mendukung upaya peningkatan ekonomi, sehingga peran DPRD dalam peningkatan ekonomi pasca pandemi dapat terealisasi.(J.E)
